Oleh: Agus Subyantoro SH
Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan. Sebuah momentum bersejarah untuk mengenang keberanian, pengorbanan, dan semangat juang para pejuang bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Mereka berjuang bukan untuk memperoleh kekuasaan, bukan pula untuk memperkaya diri, melainkan demi sebuah cita-cita besar: Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil, dan makmur.
Namun, setelah puluhan tahun kemerdekaan diraih, muncul sebuah pertanyaan reflektif: apakah cita-cita perjuangan para pahlawan telah benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam penegakan hukum dan keadilan?
Pertanyaan ini penting, sebab kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajahan bangsa lain, tetapi juga tentang terbebas dari ketidakadilan, kesewenang-wenangan, diskriminasi, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Kemerdekaan dan Cita-Cita Keadilan
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia dibangun untuk membentuk pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial.
Dengan demikian, keadilan bukan sekadar harapan moral, melainkan bagian dari tujuan konstitusional negara.
Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.
Konsekuensinya, penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum. Tidak boleh ada kekuasaan yang berjalan tanpa batas, tidak boleh ada tindakan yang kebal dari pertanggungjawaban, dan tidak boleh ada warga negara yang kehilangan haknya hanya karena kedudukan sosial, ekonomi, atau politiknya.
Negara hukum seharusnya menempatkan hukum sebagai instrumen untuk melindungi rakyat, bukan sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan kelompok tertentu.
Ketika Keadilan Menjadi Perjuangan yang Belum Selesai
Para pahlawan dahulu menghadapi penjajahan dalam bentuk kekuasaan asing yang merampas kemerdekaan dan martabat bangsa.
Hari ini, tantangan bangsa memang berbeda. Perjuangan tidak lagi dilakukan dengan mengangkat senjata di medan perang, tetapi melalui upaya membangun tata kehidupan bernegara yang menjunjung tinggi hukum dan keadilan.
Persoalan korupsi, penyalahgunaan kewenangan, ketimpangan akses terhadap keadilan, pelanggaran hak asasi manusia, serta lemahnya perlindungan terhadap masyarakat rentan merupakan persoalan yang harus terus dihadapi melalui mekanisme hukum dan konstitusi.
Dalam konteks tersebut, semangat kepahlawanan harus diterjemahkan ke dalam keberanian untuk memperjuangkan kebenaran, menjaga integritas, dan menolak segala bentuk ketidakadilan.
Tentu, kritik terhadap penegakan hukum harus tetap didasarkan pada fakta, bukti, dan argumentasi yang objektif. Sebab, memperjuangkan keadilan juga berarti menghormati proses hukum dan asas praduga tak bersalah.
Hukum Harus Berdiri untuk Semua
Salah satu prinsip fundamental dalam negara hukum adalah persamaan kedudukan setiap warga negara di hadapan hukum.
Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Prinsip ini mengandung pesan yang sangat mendasar: hukum tidak boleh membedakan perlakuan berdasarkan kekayaan, jabatan, kekuasaan, maupun latar belakang seseorang.
Masyarakat kecil berhak memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan mereka yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik.
Seseorang yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk menyewa advokat tetap harus memperoleh akses terhadap keadilan. Mereka yang lemah secara sosial harus tetap mendapatkan perlindungan ketika hak-haknya dilanggar.
Di sinilah pentingnya kehadiran negara, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, advokat, dan seluruh elemen masyarakat dalam memastikan bahwa keadilan bukan hanya milik mereka yang mampu memperjuangkannya.
Sebab, hukum yang baik bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum yang mampu memberikan perlindungan dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Pahlawan Masa Kini: Mereka yang Menjaga Integritas dan Keadilan
Semangat kepahlawanan tidak harus selalu diwujudkan melalui perjuangan fisik.
Seorang hakim yang memutus perkara secara independen dan berdasarkan hukum, seorang jaksa yang menjalankan tugas secara profesional, seorang advokat yang membela kepentingan hukum kliennya dengan integritas, seorang polisi yang melayani masyarakat secara adil, serta seorang warga negara yang berani melaporkan pelanggaran hukum melalui jalur yang benar, semuanya memiliki peran dalam menjaga kehidupan bernegara yang berkeadilan.
Pahlawan masa kini adalah mereka yang bersedia menempatkan kepentingan bangsa dan keadilan di atas kepentingan pribadi.
Namun, perjuangan tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum. Masyarakat juga mempunyai kewajiban untuk menghormati hukum, menjaga persatuan, tidak menyebarkan fitnah, dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri.
Penegakan hukum yang berkeadilan membutuhkan integritas institusi sekaligus kesadaran hukum masyarakat.
Jangan Biarkan Pengorbanan Pahlawan Kehilangan Makna
Memperingati Hari Pahlawan seharusnya tidak berhenti pada upacara, tabur bunga, atau penghormatan simbolis. Peringatan tersebut harus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan membawa tanggung jawab besar bagi seluruh elemen bangsa.
Para pahlawan telah mewariskan kemerdekaan kepada generasi penerus. Tugas generasi sekarang adalah menjaga kemerdekaan itu melalui pembangunan bangsa, penegakan hukum, penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan perjuangan mewujudkan keadilan sosial.
Kita mungkin tidak lagi harus berperang melawan penjajah dengan senjata. Namun, kita tetap harus memiliki keberanian untuk melawan ketidakadilan melalui cara-cara yang dibenarkan oleh hukum dan konstitusi.
Sebab, bangsa yang merdeka bukan hanya bangsa yang memiliki kedaulatan wilayah, tetapi juga bangsa yang mampu memberikan keadilan dan perlindungan hukum kepada seluruh rakyatnya.
Selamat Hari Pahlawan 10 November.
Dulu para pahlawan berjuang agar bangsa ini merdeka. Kini, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan bahwa kemerdekaan tersebut benar-benar menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Jangan sampai kita mewarisi kemerdekaan dari para pahlawan, tetapi gagal mewarisi semangat perjuangannya.
Penutup
“Kemerdekaan adalah warisan para pahlawan, sedangkan keadilan adalah tanggung jawab generasi penerus. Jangan hanya pandai mengenang jasa pahlawan, tetapi lupa meneruskan perjuangannya.”
*) Penulis Agus Subyantoro, SH, Founding & Managing Partner Kantor Hukum “Agus Subyantoro & Partners”, dan Wakil Ketua I DPC PERADI Kepanjen.
*) Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
