BACAMALANG.COM – Mengantisipasi ancaman bencana hidrometeorologi selama musim hujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Penetapan Tanggap Darurat Kabupaten Malang di Pendopo Panji Kepanjen, belum lama ini.
Rakor yang melibatkan unsur pentahelix tersebut menjadi langkah strategis untuk menyatukan komando, mempercepat mobilisasi personel, serta memastikan penanganan bencana berjalan terpadu dan tidak tumpang tindih.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Malang, Purwoto, menegaskan bahwa kecepatan respons menjadi faktor penting dalam menghadapi bencana. Menurutnya, seluruh personel dan unsur terkait harus bergerak segera setelah menerima informasi kejadian.
“Dalam menangani bencana, kita tidak boleh menunggu. Harus sigap dan cepat turun ke lapangan. Begitu ada informasi kejadian, personel harus segera bergerak untuk melakukan penanganan,” tegas Purwoto.
Ia menjelaskan, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), awal musim hujan diperkirakan berlangsung pada Desember 2026, dengan puncak musim hujan pada Januari hingga Februari 2027.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko bencana, terutama tanah longsor, banjir, dan pohon tumbang akibat intensitas hujan sedang hingga tinggi.
Siapkan 104 Personel dan Sejumlah Kendaraan Operasional
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kabupaten Malang mengaktifkan Pos Komando sekaligus mengoperasikan Pos Lapangan (Poslap) untuk mempercepat penanganan di wilayah rawan bencana.
Sebanyak 104 personel disiapkan, terdiri atas 56 personel BPBD dan sekitar 48 personel relawan yang ditempatkan di empat titik Poslap.
Kesiapan personel tersebut didukung sejumlah sarana operasional, meliputi dua unit alat berat, tiga truk tangki, satu truk serbaguna, satu truk pasukan, tiga kendaraan penyelamatan (rescue), dua mobil pikap, serta empat ambulans evakuasi.
Ketersediaan personel dan peralatan ini diharapkan mampu mempercepat proses evakuasi, penanganan dampak bencana, hingga distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak.
Libatkan Lintas OPD dan Unsur Pentahelix
Dalam skema penanganan terpadu, setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dan unsur terkait memiliki tanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya.
BPBD bertanggung jawab terhadap kaji cepat, pengendalian operasi, serta evakuasi awal. Dinas Sosial menangani kebutuhan pengungsi dan kelompok rentan, sedangkan Dinas Kesehatan menyiapkan pelayanan medis darurat.
Dinas Pekerjaan Umum bertugas memobilisasi alat berat serta menangani infrastruktur terdampak. Sementara itu, Dinas Perhubungan mendukung pengaturan lalu lintas dan jalur evakuasi.
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran turut memperkuat pengamanan serta operasi pembersihan. Adapun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dilibatkan untuk membantu mempercepat penyaluran bantuan logistik kepada masyarakat yang membutuhkan.
Purwoto menekankan bahwa penanggulangan bencana bukan hanya menjadi tanggung jawab BPBD, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat.
Camat, kepala desa, dan lurah juga diminta berperan aktif sebagai ujung tombak penyampaian informasi dari wilayah masing-masing. Laporan yang cepat dan akurat dinilai sangat menentukan kecepatan pengerahan personel maupun bantuan ke lokasi kejadian.
Seluruh OPD diharapkan menjalankan perannya secara optimal agar koordinasi di lapangan berlangsung efektif dan tidak terjadi tumpang tindih penanganan.
Ratusan Titik Bencana Tersebar di Sembilan Kecamatan
Penguatan kesiapsiagaan tersebut tidak terlepas dari rentetan bencana yang melanda Kabupaten Malang akibat hujan lebat pada 30 Oktober hingga 2 November 2026.
Berdasarkan data yang disampaikan, tercatat 128 titik tanah longsor, delapan lokasi banjir luapan, dan dua titik cuaca ekstrem. Kejadian tersebut tersebar di 31 desa yang berada di sembilan kecamatan, yakni Sumbermanjing Wetan, Ampelgading, Tirtoyudo, Donomulyo, Dampit, Bantur, Pagelaran, Turen, dan Singosari.
Dampak bencana meliputi 121 rumah mengalami kerusakan dengan kategori berat, sedang, hingga ringan. Selain itu, 68 rumah lainnya terdampak genangan banjir, 17 infrastruktur mengalami dampak, dan sekitar 50 hektare lahan turut terdampak.
Meski menyebabkan kerusakan di sejumlah wilayah, rangkaian kejadian tersebut dilaporkan tidak menimbulkan korban jiwa.
Melalui penguatan koordinasi, kesiapan personel, dan dukungan peralatan, BPBD Kabupaten Malang berharap penanganan bencana selama musim hujan dapat dilakukan lebih cepat, terukur, dan terpadu, sekaligus meminimalkan risiko serta dampak yang dirasakan masyarakat.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
