BACAMALANG.COM – Terkait dugaan penggunaan dana hibah Koni Kota Malang, Kejaksaan negeri Kota Malang Kembali memanggil pihak-pihak yang dianggap terkait penggunaan dana hibah tersebut, pada Selasa (2/8/2022).
Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) Sapto Adi serta Wakil Dekan II inisial SD dan IH selaku Kepala Laboratorium Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Malang (UM), ketiganya diperiksa tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang.
Mereka di periksa terkait kerjasama dengan KONI Kota Malang. Dalam hal ini, pelaksanaan tes fisik atlet yang dilaksanakan di UM.
Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Malang, Kukuh Yudha Prakasa, SH., MH menjelaskan, pemanggilan ketiga pejabat di Fakultas Ilmu Keolahragaan UM itu, terkait penyelidikan yang dilakukan Kejari Kota Malang dalam kaitan Dana Hibah KONI Kota Malang Tahun 2020 – 2021.
“Hari ini kami memeriksa tiga orang pejabat di Fakultas Ilmu Keolahragaan UM. Mereka dimintai keterangan atas pelaksanaan tes fisik yang saat itu dilakukan di UM,” ujarnya.
Masih menurut Kukuh pemeriksaan itu dilakukan untuk pengembangan penyelidikan terkait dengan dana hibah KONI Kota Malang.
‘Kurang lebih ada 20 pertanyaan yang kami tanyakan ke mereka,” urainya.
Disinggung materi pemeriksaan, Kukuh mengaku belum bisa memberikan jawaban. Sebab, materi penyidik belum bisa di publikasikan.
“Maaf, untuk materi pemeriksaan kami belum bisa mempublikasikan,”terangnya.
Sebelumnya, pihak kejari juga telah memeriksa Wakil Rektor IV UM dalam kaitan penyelidikan untuk pengembangan kasus di KONI.
Dari penyelidikan tersebut, pihaknya telah memintai keterangan lebih dari 30 orang saksi. “Untuk pekan ini, pemeriksaan saksi dari pihak UM telah dianggap cukup,” tandasnya.
Sementara itu, Dekan FIK UM, Dr Sapto Adi, membenarkan jika pihaknya diperiksa dalam kaitan kerjasama antara FIK UM dengan KONI Kota Malang dalam pelaksanaan tes fisik atlet Porprov KONI di FIK UM.
Dirinya mengaku jika penyidik memberikan pertanyaan seputar permasalahan tersebut. “Iya tadi kami ditanyai sekitar 25 pertanyaan,” ujar Sapto Adi didampingi Sigit Budi Susanto, SH, MH selaku Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UM, usai menjalani pemeriksaan diruang pidsus.
Disebutkan, pertanyaan penyidik terkait pelaksanaan tes fisik atlet Porprov yang seharusnya dilaksanakan 2021, karena masih pandemi Poprov di laksanakan pada tahun 2022.
“Alhamdulillah pemeriksaan tadi berjalan lancar. Kami diperiksa sekitar hampir tujuh jam, dari pukul 09.30 hingga 16. 00 WIB dan kami keluar ruangan pukul 17.00 WIB karena masih kroscek hasil keterangan yang kami sampaikan,” pungkasnya. (Him)
