BACAMALANG.COM – Polemik kedatangan polisi di Kantor DPC PDI Perjuangan Solo yang berlokasi di Brengosan, Purwosari, Laweyan menuai reaksi keras dari kader, simpatisan, serta relawan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu, termasuk dari Kabupaten Malang.
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang Abdul Qodir menyebutkan pihaknya telah mengambil 4 sikap terkait polemik yang terjadi di Solo. Pertama, Abdul Qodir menyinggung perihal netralitas yang acapkali disuarakan Presiden Joko Widodo.
“Narasi netralitas yang disuarakan oleh Presiden Republik Indonesia, harusnya dijalankan dan dipatuhi oleh semua instrumen kekuasaan negara tak terkecuali Kepolisian Negara republik Indonesia. Jangan kemudian pada praktiknya melakukan tindakan yang memancing munculnya persesepsi beragam di kalangan publik, sebab praktik semacam ini akan memunculkan anggapan bahwa barasi ‘netralitas’ yang disuarakan oleh Presiden hanyalah ruang kosong,” kata Abdul Qodir, Sabtu (11/11/2023).
Selanjutnya sikap yang kedua, pria yang akrab disapa Cak Adeng ini menyampaikan, tidak adanya komunikasi dari pihak kepolisian sebelum mendatangi Kantor PDIP Solo sangat disayangkan.
“Harusnya kalau yang terjadi di Kantor DPC Kota Solo hanyalah tugas patroli biasa menjelang Pemilu sebagaimana klarifikasi Kapolresta Solo, kenapa tidak dikomunikasikan diawal, bukan diklarifikasi setelah mendapat respon dari Ketua DPC PDI Perjuangan Solo,” tegasnya.
Menurut Cak Adeng, polemik kedatangan polisi di Kantor PDIP Solo berpotensi membuat gaduh masyarakat, terlebih pada tahun politik seperti sekarang.
“Ketiga, kecurigaan kami semakin tebal bahwa ini drama playing victim sedang dimainkan. Dimana situasi ini sengaja diciptakan untuk memancing reaksi kami, selanjutnya dimainkan narasi playing victim seolah reaksi kami adalah kekhawatiran yang berlebihan. Jika benar kekhawatiran kami, artinya Kapolresta Solo sudah terjebak dalam permainan politik, karena kebijakan dia sudah menjadi pemantik kegaduhan,” jelasnya.
Cak Adeng pun bilang jika sikap PDIP Kabupaten Malang yang terakhir yaitu para kader di daerah memiliki dasar, memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga proses demokratisasi agar berjalan normal dengan asas jujur dan adil.
“Adanya kekhawatiran kami kader PDI Perjuangan di daerah, memiliki dasar, karena kami memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga proses demokratisasi berjalan normal dengan asas Jurdil. Ingat, Pilpres kali ini diikuti oleh anak Presiden aktif sebagai Cawapres, yang diawali oleh sebuah peristiwa, dimana sang paman yang merupakan Ketua MK dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik, dimana pencopotan tersebut adalah buntut dari putusan MK mengabulkan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023 soal batas usia Capres-Cawapres, yang selanjutnya dijadikan pintu pencawapresan Gibran,” pungkasnya.
Pewarta : Dhimas Fikri
Editor/Publisher : Aan Imam Marzuki
