BACAMALANG.COM – Viralnya kabar mengenai pelaksanaan kurban Presiden yang disebut menggunakan dana APBN menuai gelombang kritik dari berbagai kalangan. Di tengah polemik tersebut, dosen Institut Agama Islam Sunan Kalijogo Malang, Ruwiyanto, menyampaikan kritik tajam terhadap penggunaan uang negara untuk kepentingan ibadah kurban.
Menurut Ruwiyanto, kurban merupakan ibadah personal yang secara syariat diperuntukkan bagi individu yang mampu secara ekonomi, bukan kewajiban negara yang harus dibebankan kepada rakyat melalui pajak.
“Esensi kurban itu ibadah mandiri dan bentuk pengorbanan pribadi. Sangat tidak tepat jika kemudian biaya kurban justru diambil dari APBN yang sumbernya berasal dari pajak rakyat,” tegasnya, Kamis (28/5/2026).
Ia menilai penggunaan anggaran negara untuk kegiatan kurban berpotensi melukai rasa keadilan masyarakat, terlebih di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil. Banyak rakyat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok, sementara negara justru dinilai menggunakan uang publik untuk aktivitas yang seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi pejabat.
“Rakyat membayar pajak untuk pendidikan, kesehatan, perbaikan ekonomi, pembangunan desa, dan kesejahteraan umum. Bukan untuk membiayai pencitraan religius pejabat negara,” ujar Ruwiyanto.
Menurutnya, jika seorang pemimpin ingin menunjukkan keteladanan berkurban, maka semestinya dilakukan menggunakan harta pribadi, bukan fasilitas negara. Sebab, kata dia, nilai moral dari ibadah kurban justru terletak pada keikhlasan berkorban dari milik sendiri.
“Ironis jika simbol pengorbanan malah dibiayai uang rakyat. Di mana letak nilai pengorbanannya jika sumber dananya bukan dari kantong pribadi?” tambahnya.
Ruwiyanto juga mengingatkan bahwa pencampuran antara simbol ibadah dan anggaran negara dapat memunculkan persepsi buruk di tengah masyarakat. Negara, menurutnya, harus berhati-hati agar tidak terkesan menggunakan agama sebagai instrumen legitimasi politik maupun pencitraan kekuasaan.
Ia menegaskan kritik tersebut bukan bentuk penolakan terhadap ibadah kurban, melainkan kritik terhadap cara dan sumber pendanaannya.
Dalam negara demokrasi, kata dia, penggunaan APBN harus transparan, rasional, dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat luas.
“Jangan sampai rakyat dipaksa ikut menanggung ibadah elite kekuasaan melalui pajak. Ibadah adalah urusan keikhlasan pribadi, bukan beban kolektif masyarakat,” pungkasnya.
Pewarta : Hadi Triswanto
Editor : Rahmat Mashudi Prayoga
