BACAMALANG.COM — Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kabupaten Malang mengingatkan agar perhatian publik terhadap polemik Bendungan Lahor tidak membuat sejumlah persoalan hukum lainnya di Kabupaten Malang kehilangan pengawalan.
Sekretaris Bidang Hukum, HAM, dan Advokasi PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Malang, Damanhury Jab, mengatakan proses penegakan hukum terhadap berbagai dugaan pelanggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang harus tetap berjalan secara konsisten.
Menurutnya, sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi perhatian publik masih membutuhkan kejelasan serta pengawalan dari masyarakat maupun aparat penegak hukum.
“Masifnya pemberitaan terkait konflik di Bendungan Lahor kami harapkan tidak kemudian mengalihkan fokus masyarakat maupun pihak berwenang terhadap perkembangan proses hukum dari kasus-kasus penting lainnya di lingkup Pemkab Malang,” ujar Damanhury Jab dalam keterangannya.
Damanhury menyebut, di antara persoalan yang perlu tetap mendapat perhatian adalah dugaan tindak pidana di Pasar Karangploso serta polemik pengadaan mobil ambulans di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
Ia menilai konsistensi dalam mengawal setiap proses hukum menjadi bagian penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Di sisi lain, PD Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Malang juga menyoroti konflik yang terjadi di kawasan Bendungan Lahor hingga melibatkan Anggota DPRD Kabupaten Malang Zulham Mubarok dan Hadi Wiyono atau Cak Dur.
Damanhury berharap perselisihan tersebut dapat segera diselesaikan melalui komunikasi dan penyelesaian yang bijaksana agar tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.
“Kami berharap konflik yang terjadi di Bendungan Lahor dapat segera diselesaikan dengan bijaksana dan dingin oleh semua pihak, sehingga iklim sosial dan komunikasi publik di Kabupaten Malang tetap kondusif,” pungkasnya.
Pewarta/Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
