BACAMALANG.COM – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menyambut positif inisiatif Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) yang menempatkan pers dalam konteks pembangunan dan perlindungan HAM di Indonesia. Bagi PWI, pers yang merdeka, profesional, dan bertanggung jawab merupakan salah satu pilar penting dalam membangun peradaban yang menghormati hak asasi manusia.
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Bidang Pembelaan dan Pembinaan Hukum PWI Pusat, Anrico Pasaribu, saat menghadiri peluncuran program terkait media dan HAM di Jakarta, Kamis (12/3/2026). Ia hadir mewakili Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir.
Menurut Anrico, penguatan perspektif HAM dalam praktik jurnalistik menjadi hal yang sangat penting. Hal ini untuk memastikan pemberitaan yang dihasilkan media tetap sensitif terhadap korban serta kelompok rentan di masyarakat.
Ia menegaskan bahwa media memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi publik tentang HAM. Selain itu, pers juga berfungsi mendorong transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan negara melalui fungsi kontrol sosial.
“Kemerdekaan pers merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara. Namun dalam menjalankan tugasnya, wartawan tetap harus berpegang pada Kode Etik Jurnalistik serta standar profesionalisme,” ujarnya.
Komitmen PWI Perkuat Jurnalisme HAM
Sebagai kontribusi terhadap pembangunan peradaban HAM, PWI menyatakan komitmen untuk terus meningkatkan kapasitas wartawan dalam peliputan isu hak asasi manusia. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program seperti pelatihan, diskusi, hingga kerja sama dengan berbagai lembaga.
Selain itu, PWI juga mendorong penguatan jurnalisme berperspektif HAM, terutama dalam pemberitaan yang berkaitan dengan kelompok rentan, konflik sosial, serta isu keadilan.
Organisasi wartawan tertua di Indonesia itu juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap wartawan, khususnya ketika meliput isu-isu sensitif seperti konflik sosial maupun dugaan pelanggaran HAM.
PWI menyatakan siap membangun kemitraan konstruktif dengan pemerintah, lembaga negara, serta masyarakat sipil dalam mempromosikan nilai-nilai HAM, tanpa mengurangi independensi pers.
Dorong Dialog dan Ekosistem Pers yang Sehat
Melalui peluncuran program Media Pers dan Pembangunan Hak Asasi Manusia di Indonesia yang digagas Kementerian HAM, PWI berharap tercipta ruang dialog yang terbuka antara pemerintah dan komunitas pers.
Program tersebut diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang semakin mendukung kemerdekaan pers sekaligus memperkuat perlindungan bagi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.
Sementara itu, Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan bahwa pembangunan peradaban HAM tidak akan berjalan maksimal tanpa melibatkan komunitas media.
“Tanpa melibatkan komunitas media dan komunitas pers, jelas sulit membangun peradaban hak asasi manusia,” ujarnya.
Pigai juga menilai media memiliki peran penting dalam mengampanyekan pembangunan HAM di berbagai sektor, baik sipil dan politik maupun ekonomi, sosial, dan budaya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyebut bahwa Komnas HAM pernah menempatkan media massa sebagai bagian dari pembela HAM.
“Komnas HAM pernah menyatakan bahwa jurnalis juga merupakan human rights defender. Artinya, wartawan juga adalah pembela HAM,” kata Nezar.
Menurutnya, peran pers sangat penting dalam mendorong advokasi serta pembelaan bagi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran hak asasi manusia.
Pewarta/Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
