BACAMALANG.COM – Viral di media sosial, Kejaksaan Agung dikabarkan menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, sebagai tersangka pada Rabu (3/6/2026). Penangkapan yang dikaitkan dengan dugaan penyimpangan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) itu memicu sorotan publik terhadap tata kelola salah satu program prioritas nasional tersebut.
Pengamat kebijakan publik, Syaifudin Zuhri, menilai peristiwa ini menjadi alarm keras bahwa persoalan utama MBG bukan terletak pada gagasannya, melainkan pada kesiapan sistem pelaksanaannya.
“Sejarah kebijakan publik mengajarkan satu hal sederhana: program yang terlalu besar akan gagal bila kapasitas pelaksanaannya lebih kecil daripada ambisinya,” ujar Syaifudin kepada Bacamalang, Kamis (4/6/2026).
Menurutnya, berbagai kajian sebelumnya telah mengingatkan tentang lemahnya pengawasan mutu makanan, koordinasi antarinstansi yang belum optimal, serta minimnya edukasi keamanan pangan sebagai hambatan utama pelaksanaan MBG. Temuan tersebut sejalan dengan sejumlah evaluasi yang menyebut dampak program terhadap perbaikan gizi jangka panjang belum dapat diukur secara optimal akibat lemahnya sistem pelacakan hasil.
Ia mencontohkan kasus keracunan makanan yang berulang sebagai bukti adanya celah serius dalam rantai distribusi dan pengawasan keamanan pangan. Bahkan, pada awal 2026, BGN sempat menghentikan sementara operasional sejumlah dapur penyedia makanan karena diduga menjadi sumber insiden keracunan.
Selain persoalan teknis, Syaifudin juga menyoroti aspek transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, program dengan nilai anggaran mencapai ratusan triliun rupiah menuntut tingkat keterbukaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan program biasa. Ketika muncul polemik terkait pengadaan maupun penggunaan anggaran, kepercayaan publik perlahan terkikis.
“BGN saat ini menghadapi krisis kepercayaan. Kebijakan publik tidak hanya membutuhkan legitimasi hukum, tetapi juga legitimasi sosial,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah tidak cukup menjawab kritik hanya dengan menyampaikan statistik penerima manfaat. Yang lebih dibutuhkan adalah transparansi data, evaluasi terbuka, serta keberanian mengakui dan memperbaiki kekurangan yang ada.
Syaifudin menegaskan keberhasilan MBG tidak ditentukan oleh banyaknya porsi makanan yang dibagikan, melainkan oleh kualitas tata kelolanya. Karena itu, ia mendorong penerapan sistem audit independen, pengawasan berbasis masyarakat, serta mekanisme pelaporan terbuka yang dapat diakses publik secara real time.
Lebih lanjut, ia menilai pendekatan yang terlalu sentralistik juga perlu dievaluasi. Dengan kondisi geografis Indonesia yang beragam, model dapur komunitas berbasis desa, koperasi lokal, kelompok tani, dan UMKM pangan dinilai lebih adaptif. Selain memperkuat ekonomi lokal, model tersebut juga berpotensi mengurangi risiko distribusi dan meningkatkan kontrol kualitas makanan.
Meski demikian, Syaifudin menegaskan MBG tetap merupakan investasi penting dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Namun, investasi tersebut harus dibangun di atas fondasi tata kelola yang kuat agar tidak berubah menjadi proyek mahal dengan manfaat yang tidak sebanding.
“Anak-anak Indonesia tidak hanya membutuhkan makanan bergizi, tetapi juga jaminan bahwa setiap kebijakan yang mengatasnamakan masa depan mereka dijalankan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menyimpulkan, masa depan Program Makan Bergizi Gratis tidak akan ditentukan oleh besarnya anggaran yang digelontorkan, melainkan oleh keberanian pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh sebelum kepercayaan publik benar-benar hilang.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
