BACAMALANG.COM – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam berbagai elemen mahasiswa di Kota Malang menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kota Malang, Senin (15/6/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan lima tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah pusat terkait berbagai persoalan ekonomi dan kebijakan publik.
Aksi mahasiswa tersebut mendapat respons langsung dari Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, yang menemui massa aksi dan menanggapi tuntutan yang disampaikan.
Amithya menilai keresahan yang dirasakan mahasiswa maupun masyarakat saat ini merupakan hal yang wajar. Menurutnya, kondisi ekonomi yang tidak menentu dalam beberapa bulan terakhir, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, harga BBM, hingga menguatnya nilai tukar dolar, telah memicu berbagai pertanyaan dan kekhawatiran di tengah masyarakat.
“Dengan kondisi yang mungkin saat ini sedang tidak bisa diprediksi oleh masyarakat dan lain sebagainya, saya kira itu adalah hal yang wajar terjadi. Saat ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD Kota Malang tidak akan tinggal diam terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Seluruh tuntutan yang masuk akan ditampung dan diteruskan kepada DPR RI di Jakarta, mengingat sebagian besar kebijakan yang menjadi sorotan merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Memang kami punya beberapa kanal untuk bisa mendukung kebijakan pusat, tetapi porsi kami hanya sebagai pendukung kebijakan. Bagaimanapun, sasarannya adalah masyarakat dan itu yang menjadi perhatian utama kami,” jelasnya.
Salah satu isu yang mendapat sorotan dalam aksi tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menanggapi tuntutan mahasiswa, Amithya menilai program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama terkait mekanisme dan sistem penyalurannya agar tidak menimbulkan pemborosan anggaran.
Ia juga menyoroti penerapan sistem dapur terpusat yang saat ini digunakan dalam pelaksanaan program MBG. Menurutnya, mekanisme tersebut membuat proses birokrasi dan operasional menjadi kurang efisien.
“Saat pertama kali saya mendengar program MBG, yang saya bayangkan adalah pelaksanaannya dilokalisasi di masing-masing sekolah dengan mendayagunakan kantin yang sudah ada. Ternyata terpusat pada satu dapur untuk meng-cover beberapa sekolah,” ungkapnya.
Karena itu, ia berharap pemerintah pusat dapat menata ulang mekanisme program tersebut dengan menerapkan sistem dapur berbasis sekolah yang dinilai lebih efektif dan efisien.
“Bagaimana proses mekanisme ini bisa ditata ulang sehingga lebih ramping dan anggarannya tidak begitu banyak,” pungkasnya.
Aksi unjuk rasa berlangsung tertib. Massa aksi mulai membubarkan diri sekitar pukul 17.15 WIB. Personel gabungan yang disiagakan untuk melakukan pengamanan juga meninggalkan lokasi setelah situasi dinyatakan kondusif.
Pewarta: Rohim Alfarizi
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
