Oleh: Ferry Hamid
Gelegar Muktamar NU ke-35 di Jombang sudah terasa gaungnya. Namun di warung kopi pinggiran, ruang diskusi, hingga lobi hotel berbintang, narasi yang berputar masih terjebak pada lingkaran itu-itu saja: siapa yang akan menduduki kursi Ketua Umum PBNU, bagaimana poros kekuatan politik bergeser, dan ke mana pendulum struktural akan diayunkan. Pola ulasan politik praktis seperti ini tidak hanya membosankan, tetapi juga gagal membaca lanskap sosiologis Nahdlatul Ulama hari ini secara jernih.
Sebagai kaum muda santri yang tumbuh dalam rahim kultural pesantren sekaligus menimba dialektika akademis, kita memiliki tanggung jawab moral untuk merawat nalar kritis. Agenda Muktamar di Jombang kali ini bukan lagi sekadar panggung perebutan takhta atau panggung komoditas elektoral. Ada pergeseran arsitektur kekuasaan yang sunyi namun radikal di abad kedua ini: lahirnya para penggerak anonim yang kini menjadi penyangga asli eksistensi jam’iyah.
Secara akademis, realitas ini memotret terjadinya dispersion of authority-pemencaran otoritas keagamaan dan struktural. Kompas gerakan NU tidak lagi bersifat tunggal dan sentralistik dari atas ke bawah. Ketika forum Pra-Muktamar mulai melangkah jauh menggodok hukum fungsional atas isu mutakhir seperti komersialisasi data genetik hingga implan otak Neuralink, nalar fikih klasik dipaksa berdialog intim dengan sains modern.
Di sinilah disrupsi itu bekerja secara otonom. Fatwa dan aksi nyata tidak lagi dimonopoli oleh elite yang bersidang di ruang ber-AC Jakarta. Roda organisasi di akar rumput justru dihidupkan oleh “kaum penggerak anonim” yang bergerak secara organik: sindikat akademisi muda di kampus-kampus NU, para profesional santri di jaringan PCNU lintas negara, hingga pegiat digital di tingkat ranting. Komitmen khidmah mereka tidak lagi menunggu validasi selembar Surat Keputusan (SK) pengurus pusat. Mereka mandiri, melek teknologi, dan langsung turun ke gelanggang nyata untuk mengawal keadilan sosial.
Makah, kompas kritik kaum muda pada Muktamar ke-35 ini harus digeser secara taktis. Pertanyaan mendasarnya bukan lagi “Siapa yang akan menang menjadi Ketua Umum?”, melainkan: “Apakah struktur resmi PBNU nanti siap dan sanggup memimpin realitas baru yang digerakkan oleh para aktor anonim ini?”
Jika para elite yang berkumpul di Jombang nanti gagal membaca pergeseran sosiologis ini, Muktamar hanya akan melahirkan sebuah kepengurusan yang artifisial. Siapapun Ketua Umum yang terpilih nanti, ia hanya akan menjadi “wajah di etalase”-pajangan simbolis yang elok dipandang, namun kehilangan kendali atas mesin organisasi yang aslinya digerakkan oleh arus bawah yang sudah telanjur mandiri, otonom, dan terdigitalisasi.
Sebagai santri masa kini, kita tidak boleh membiarkan Muktamar terjebak dalam pragmatisme angka voting dan transaksi politik. Ini adalah momentum konstitusional untuk merobohkan sekat-sekat kenyamanan struktural dan merangkul kedaulatan berpikir arus bawah. Hanya dengan merajut kembali simpul antara elite formal dan kekuatan penggerak anonim inilah, marwah perjuangan NU di abad kedua dapat kita rawat bersama untuk kemaslahatan umat.
*) Penulis : Ferry Hamid
Kolumnis Isu Sosial-Politik, Pemerhati Kebijakan Publik, Ketua LIRA Kota Malang
*) Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan bagian dari BacaMalang.com
