BACAMALANG.COM – Pemerintahan di Indonesia akan mengawali babak baru dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang akan dilakukan pada 20 Oktober 2024.
Pergantian tampuk pimpinan tertinggi di NKRI ini mendapat sorotan dari dosen Ilmu Komunikasi FISIP UB, Dr Verdy Firmantoro S.I.Kom., M.I.Kom.
Salah satunya adalah pemerintahan baru harus melakukan komunikasi yang lebih integratif.
“Pemerintahan ke depan itu mampu membangun yang namanya komunikasi yang lebih integratif. Kita tahu bahwa komunikasi selama ini banyak yang menganggap bahwa semuanya adalah representasi pemerintah,” jelasnya, Jumat (18/10/2024).
Pria yang menamatkan studi S1 dan S2 di FISIP UB ini menilai, jika semua menjadi representasi pemerintah dan komunikasinya tidak satu, tidak terintegrasi, maka berpotensi justru akan mengarah yang disebut dengan blunder komunikasi.
“Bahkan juga nanti yang menciptakan yang namanya chaos karena perbedaan-perbedaan komunikasi yang tentunya beragam di pemerintahan,” jelas pria kelahiran Lumajang ini.
Verdy juga mengingatkan keberadaan undang-undang perlindungan data pribadi yang harusnya menjadi payung bagi masyarakat untuk memberikan kontribusi.
“Bukan malah UU tersebut menjadi jeratan-jeratan yang sifatnya itu membuat mereka ketakutan atau kekhawatiran itu lebih besar,” sambung Verdy.
Bagi Doktor lulusan Universitas Indonesia ini, bukan tanpa alasan saran-saran itu ia paparkan.
“Sebab, saat pemerintahan Presiden Jokowi ada beberapa catatan kritis yang berkaitan dengan kebijakan di bidang komunikasi dan akan menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintahan mendatang,” ujar pria yang sempat menjadi pemuda pelopor naskah kuno nusantara ini.
Menurut Verdy, pada masa pemerintahan Jokowi ada 4 permasalahan yang terjadi terkait bidang komunikasi.
“Pertama persoalan blunder komunikasi terutama yang berkaitan dengan isu-isu krusial salah satunya saat terjadi pandemi Covid-19, di mana kita tahu bagaimana selama pandemi cukup banyak terjadi proses atau blunder komunikasi ini. Dan ini juga bisa menjadi refleksi untuk pemerintahan ke depan meskipun belum tentu akan menghadapi situasi yang sama,” urainya.
Ibu Kota Nusantara (IKN), juga menjadi sorotan Verdy terkait kegagalan pemerintahan dalam mengkomunikasikan sejumlah kebijakan.
“Seperti omnibus law, adanya proyek IKN juga cukup menimbulkan perbincangan di masyarakat. Mungkin project-nya sudah berjalan, undang-undangnya sudah disahkan, tetapi masih menyisakan diskursus di ruang publik dan ini tentu PR bagi pemerintah baru untuk kemudian bagaimana komunikasi kebijakan ini tetap diterima oleh masyarakat,” paparnya.
Verdy juga menilai pemerintahan saat ini terlalu defensif terhadap kritik. Karena itulah, ia menyarankan pemerintah selanjutnya harus lebih dialogis.
“Dengan dialogis itu bisa membuat bagaimana kritik bisa menjadi energi bagi pemerintah terkait dengan kritik yang sifatnya konstruktif,” tegasnya.
Terakhir menurut Verdy, selama pemerintahan Jokowi banyak terjadi persoalan miskomunikasi, misinformasi terutama dalam penyebaran informasi di ruang digital dan media sosial.
“Meningkatnya hoaks saya kira juga menjadi isu yang kemarin cukup kewalahan direspon oleh pemerintah. Dan ini juga menjadi pekerjaan rumah pemerintahan selanjutnya,” ucap ayah satu anak ini.
Verdy menegaskan, bahwa catatan tersebut tidak hanya sebagai bagian dari refleksi kritis di dalam konteks komunikasi tapi bagian dari masalah terkait dengan kebijakan pemerintah maupun berbagai hal, yang juga ditentukan oleh sejauh mana pemerintah mampu menggunakan komunikasi dengan cara yang baik.
“Dengan yang cara yang efektif dan dengan cara yang tentunya bisa memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan masyarakat,” tutupnya.
Pewarta : Nedi Putra AW
Editor: Aan Imam Marzuki
