BACAMALANG.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang melaporkan stabilitas sektor keuangan di wilayah kerjanya tetap terjaga, didukung bauran kebijakan fiskal dan moneter yang memadai.
Hal ini disampaikan Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, bahwa di tengah kondisi tersebut, OJK Malang terus memperkuat edukasi dan literasi keuangan masyarakat. Sejak 1 Januari hingga 31 Juli 2026, OJK Malang telah melaksanakan 95 kegiatan edukasi keuangan dengan total 95.221 peserta.
OJK Malang kembali berpartisipasi dalam Tong Tong Night Market 2026 yang berlangsung pada 30 Juli hingga 2 Agustus 2026 di Taman Tjerme, The Shalimar Boutique Hotel Malang. Farid mengungkapkan, kehadiran booth OJK bertujuan untuk mendekatkan literasi dan layanan keuangan kepada masyarakat lewat berbagai aktivitas edukatif.
“Selain games, masyarakat juga berkesempatan mendapatkan informasi keuangan sambil menikmati liburan di akhir pekan,” ujar Farid saat ditemui di lokasi Tong Tong Night Market 2026.
Dijelaskan Farid, pihaknya menyediakan Layanan Cek SLIK, yakni pengecekan riwayat kredit atau informasi debitur langsung di tempat, Konsultasi & Pengaduan, terkait konsultasi keuangan dan penanganan aduan konsumen serta Edukasi Interaktif.
“Ternyata cukup banyak yang menanyakan terkait SLIK. Antusiasme juga tampak saat sesi talkshow,” terangnya.
Selain edukasi, OJK Malang juga mencatat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan konsumen. Sepanjang 1 Januari hingga 30 Juni 2026, OJK Malang menerima 1.976 permintaan layanan konsumen.
Berdasarkan jenis Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), sebanyak 935 layanan berkaitan dengan perusahaan industri keuangan non-bank (IKNB), 858 layanan terkait perusahaan perbankan, dan 179 layanan berhubungan dengan aktivitas keuangan illegal, dengan mayoritas topik layanan konsumen secara umum masih berkaitan dengan fraud oleh pihak eksternal sebesar 23,79 persen, Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebesar 18,47 persen, serta restrukturisasi atau relaksasi kredit sebesar 14,32 persen.
Kepala OJK Malang, Farid Faletehan. (Nedi Putra AW)
Sementara itu, untuk layanan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan ilegal, topik yang paling banyak disampaikan masyarakat meliputi pelayanan sebesar 26,82 persen, penipuan 22,91 persen, serta penyalahgunaan data pribadi sebesar 6,70 persen.
Dari sisi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), hingga akhir Juni 2026 OJK Malang telah memproses 7.387 permintaan informasi debitur. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.477 permintaan diajukan secara luring, sedangkan 2.910 permintaan dilakukan secara daring.
Data tersebut menunjukkan kebutuhan masyarakat terhadap informasi mengenai kondisi dan riwayat kredit masih cukup tinggi. Layanan SLIK menjadi salah satu instrumen penting bagi masyarakat maupun lembaga jasa keuangan dalam memperoleh informasi terkait profil debitur.
Farid menegaskan, bahwa upaya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal juga terus dilakukan melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
Sejak 1 Januari hingga 30 Juli 2026, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 951 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal, 240 penawaran investasi ilegal, 27 kegiatan gadai swasta ilegal, serta dua aktivitas keuangan ilegal lainnya yang ditemukan melalui sejumlah situs dan aplikasi.
“Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah masyarakat menjadi korban praktik keuangan ilegal yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun penyalahgunaan data pribadi,” ujarnya.
Sementara penguatan perlindungan konsumen juga dilakukan melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) atau Pusat Penanganan Penipuan Transaksi Keuangan.
IASC dibentuk OJK bersama anggota Satgas PASTI dengan dukungan asosiasi industri perbankan dan sistem pembayaran. Sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 30 Juli 2026, IASC telah menerima 636.014 laporan penipuan transaksi keuangan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 308.623 laporan disampaikan korban melalui pelaku usaha sektor keuangan, baik bank maupun penyedia sistem pembayaran, yang kemudian dimasukkan ke dalam sistem IASC. Sementara 327.391 laporan disampaikan langsung oleh korban melalui sistem IASC.
Dari keseluruhan laporan tersebut, terdapat 1.176.571 rekening yang dilaporkan dan telah terverifikasi. Sebanyak 604.923 rekening telah diblokir, dengan total dana korban yang berhasil diblokir mencapai Rp723,7 miliar.
Selain rekening, IASC juga menemukan 145.061 nomor telepon yang dilaporkan korban sebagai bagian dari kasus penipuan. Upaya penanganan tersebut terus diperkuat untuk mempercepat proses penindakan dan meminimalkan kerugian masyarakat akibat penipuan di sektor keuangan.
Tidak hanya melakukan pemblokiran, IASC juga telah berhasil mengembalikan dana korban sebesar Rp204,3 miliar. Dana tersebut berasal dari rekening pada 19 bank yang digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan.
“Data tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya kewaspadaan masyarakat dalam menggunakan layanan keuangan digital. Penguatan literasi, akses pengaduan, serta percepatan penanganan laporan menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem sektor keuangan yang aman dan terpercaya,” pungkas Farid.
Pewarta/Editor: Nedi Putra AW
