BACAMALANG.COM – Publik Kabupaten Malang dibuat geleng-geleng kepala lantaran perjalanan ke luar daerah yang dilakukan oleh dua pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tengah eskalasi aksi unjuk rasa yang belum mereda.
Perjalanan itu diduga dilakukan secara diam-diam. Informasi yang beredar di kalangan media, dua pimpinan dewan tersebut yaitu H. Kholiq dari PKB dan Alayk Mubarrok dari Gerindra.
“Yang jelas semua kegiatan Komisi dan Fraksi ditunda,” kata Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (1/9/2025).
Saat ditanya soal agenda kedua pimpinan dewan yang menjabat Wakil Ketua itu, Darmadi mengaku tidak tahu menahu detailnya. Darmadi mengaku belum mendapatkan informasi lebih lanjut soal agenda kedua orang tersebut.
“Kalau agendanya kepartaian atau apa kita tidak tahu,” ungkap politisi PDI Perjuangan ini.
Di sisi lain, perjalanan dinas yang dilakukan Kholiq dan Alayk itu membawa kontroversi tersendiri. Publik pun menyoroti urgensi perjalanan ke luar daerah itu.
Padahal sebelumnya, sesuai informasi yang diperoleh, seluruh anggota dewan sudah bersepakat untuk menahan diri dari kunjungan kerja sebagai bentuk empati terhadap kondisi kejiwaan publik yang sedang berduka dan penuh tekanan sosial.
Kesepakatan itu kemudian seharusnya menjadi simbol solidaritas wakil rakyat: menunda pelesir dinas demi menjaga perasaan masyarakat. Namun, langkah dua pimpinan dewan tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar. Di mata publik, mereka bukan sekadar menyalahi kesepakatan, tapi juga meruntuhkan kepercayaan.
‘Kalau janji internal sesama dewan saja bisa ditinggalkan, bagaimana dengan janji kepada rakyat?’, begitu komentar sinis yang ramai terdengar. Ada pula yang nyeletuk, ‘Mungkin maksudnya bukan perjalanan dinas, tapi perjalanan wisata plus selfie’.
Lebih jauh, di era keterbukaan informasi, langkah ‘diam-diam’ seperti yang dilakukan dua pimpinan dewan itu justru sulit dirahasiakan. Publik kini masih menanti penjelasan resmi dari pimpinan dan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang: apakah perjalanan yang dilakukan dalam rangka urusan kerja, atau sekadar jalan-jalan dengan label tugas negara?. Sementara itu, rakyat hanya bisa berharap, wakil mereka segera kembali ke jalan yang benar bukan sekadar kembali dari perjalanan.
Sejumlah kalangan pun menilai, langkah tersebut bisa mencoreng citra kelembagaan DPRD Kabupaten Malang, terlebih di saat masyarakat berharap wakilnya hadir penuh di tengah situasi yang penuh keprihatinan.
Kesepakatan itu sejatinya lahir dari rasa empati: menunda pelesir dinas demi menjaga hati publik. Namun, dua pimpinan dewan seolah punya kamus sendiri. Mungkin mereka pikir ‘diam-diam’ artinya ‘tidak ketahuan’, padahal di era media sosial seperti sekarang, jangankan koper yang diseret, sandal jepit di bandara saja bisa viral.
Pewarta : Dhimas Fikri
Editor/Publisher : Rahmat Mashudi Prayoga
