BACAMALANG.COM – Melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, ibu kota akan dipindah ke Penajam Paser Kalimantan Timur.
Sehubungan dengan hal tersebut, Dosen Komunikasi Universitas Brawijaya (UB) dan Pengamat Politik Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM, turut memberikan masukan dan pandangan dari perspektif Komunikasi Politik.
“Dalam analisis ilmu komunikasi, pemindahan atau pembangunan IKN sebagai sebuah ibu kota negara memiliki beberapa pengertian. Dalam pemikiran kritis saya, ini ada sebuah upaya untuk membangun kembali dalam relasi kekuasaan atas rezim yang saat ini ada, untuk memisahkan simbol-simbol kejayaan masa lalu Indonesia,” tandas Anang Sujoko, S.Sos., M.Si., D.COMM.
Diungkapkannya dengan membangun IKN sebagai ibukota negara, maka ini seolah-olah ingin mencoba untuk menjadikan sosok yang mempunyai ide atau yang berkuasa sebagai seorang pahlawan.
Sebagaimana perspektif kekuasaan yang selalu membangun dan mempertahankan statusquo, maka IKN ini ada sebuah simbol untuk menunjukkan statusquo itu sendiri.
Dalam beberapa hal memang ini menjadi sebuah solusi alternatif. Tingkat kebisingan, kepadatan Jakarta. Tetapi ini bukan berarti dengan memindahkan itu akan bebas dari permasalahan yang ada,
Bahkan dalam beberapa kasus pemindahan ibukota yang terjadi justru sebaliknya.
“Oleh karena itu, dalam perspektif ilmu komunikasi menurut saya ada sebuah proses komunikasi yang tidak berlangsung dengan baik dalam penetapan IKN ini. Yang pertama IKN itu ada sebagai sebuah simbol negara harusnya dibangun dalam sebuah proses yang mensinergikan kekuatan-kekuatan yang ada di Indonesia,” imbuhnya.
Dipaparkannya kekuatan-kekuatan itu meliputi bukan hanya partai politik, tetapi juga sebagai sebuah perpaduan sinergi antar budaya.
Budaya-budaya Indonesia inilah yang harusnya mencoba atau disinergikan dalam rangka untuk mematangkan, apakah IKN ini sebagai sebuah solusi.
“Nah, ini yang saya lihat tidak terjadi dalam penetapan IKN ini. Justru, dalam perspektif komunikasi politik saya melihat ini sebagai ranah dominan politis yang tadi di awal saya sebutkan sebagai upaya dalam membentuk sebuah simbol statusquo atas rezim yang berkuasa saat ini,” tukasnya.
Ia menjelaskan solusi yang ia coba tawarkan dalam IKN ini adalah bahwa bagaimanapun juga, karena ini sebagai sebuah simbol pertama negara NKRI, maka harusnya dikomunikasikan dengan baik dengan tidak untuk mewujudkan lebih dahulu.
Kalau dalam bahasa Jawa, janganlah kemudian ini sembrono untuk memutuskan simbol tertinggi sebuah negara, jangan serampangan membangun ibukota hanya dalam ranah-ranah politis.
Hal ini merupakan sebuah kecelakaan komunikasi dalam membangun simbol. Hal lain yang ingin ia coba kritisi adalah bagaimana ketika membangun IKN ini harus mengacu dalam perspektif keilmuan yang ada juga.
Jadi bukan hanya ranah politis yang dominan, harusnya perpaduan terkait masalah keramahan lingkungan, kepentingan-kepentingan ekonomi, politik, budaya, bahkan kalau dilihat sebagai sebuah identitas keIndonesiaan itu menjadi nomer satu.
Ia meminta mengesampingkan keinginan politis yang mendominasi dan akhirnya ia ingin menyampaikan pertanyaan mendasar adalah apakah benar IKN ini akan menjadi solusi satu-satunya atas hal-hal yang menjadi atau dipermasalahkan di Jakarta?
Apakah kondisi di Jakarta benar-benar tidak bisa diurai? Atau tidak menjadi prioritas utama untuk mengurai sehingga ranah politis itu menjadi dominan dalam pembangunan IKN ini.
Dalam beberapa konteks persaingan komunikasi politik ini sah-sah saja untuk dikedepankan, karena ia melihat sebagai sebuah proses komunikasi ini tidak ada sebuah sinergi komunikasi antara Presiden kemudian dengan Gubernur DKI Jakarta.
Diungkapkannya harusnya ikon-ikon kebangsaan yang secara histori mempunyai kekuatan semangat perjuangan ini menjadi sebuah pupuk untuk berdemokrasi dalam ranah NKRI ini.
“Janganlah kemudian kepentingan partai politik atau mempertahankan rezim yang ada ini menjadi sebuah kendali dalam rangka untuk menetapkan identitas bangsa,” pungkasnya. (had)
