BACAMALANG.COM – Ketahanan pangan menjadi isu strategis pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan diyakini bahwa daerah memiliki peran penting untuk terwujudnya hal tersebut.
Tidak bisa dipungkiri, terwujudnya ketahanan pangan berkaitan erat dengan sektor pertanian. Perhatian Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Malang pun tak luput dari sektor pertanian.
Pada Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2026, Senin (2/6/2025), Fraksi-Fraksi di DPRD Kabupaten Malang kompak, bahwa sektor pertanian harus lebih diperhatikan untuk mendukung suksesnya ketahanan pangan.
Fraksi Partai Gerindra menyampaikan, indikator capaian prosentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) tahun 2023 sebesar 100,20%. Ini mengindikasikan bahwa cadangan pangan telah sesuai dengan kebutuhan konsumsi masyarakat. Hal itu terjadi seiring adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi, intervensi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan membaiknya musim panen, serta program penyediaan cadangan pangan daerah.
Kemudian, capaian pada tahun 2024 menurun ke angka 37,82%, kondisi ini cukup mengkhawatirkan, karena menandakan bahwa sistem penyediaan pangan belum cukup kuat untuk menjaga konsistensi.
Menurunnya ketersediaan pangan di Kabupaten Malang, termasuk penurunan luas panen padi, dipengaruhi oleh berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Luas panen padi di Kabupaten Malang mengalami penurunan, seperti pada tahun 2024 yang turun 2.899 hektare dibandingkan 2023. Lahan baku sawah (LBS) juga menyusut dari 44.375 hektar pada tahun 2019 menjadi 37.398 hektar pada usulan perubahan tata ruang 2024 yang berdampak pada kemampuan produksi pangan, terutama beras.
“Selanjutnya kami berharap ada komitmen nyata dari Pemerintah Kabupaten Malang dan dibuktikan dengan melakukan perencanaan tata ruang yang mempertimbangkan kepentingan pertanian, sehingga tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan lain yang tidak sesuai, menetapkan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagai zona khusus yang dilindungi, pembangunan dan perbaikan irigasi, dan jalan usaha tani yang kokoh, serta ketersediaan pupuk yang adil,” ujar Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra, Feri Andi Suseko.
Selaras dengan Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PDI Perjuangan memiliki catatan khusus pada sektor pertanian. Khusus sektor pertanian, untuk menunjang program Pemerintah Pusat dalam percepatan ketahanan pangan, Pemerintah Daerah semaksimal mungkin menciptakan tata kelola pertanian di daerah.
“Hal ini diharapkan adanya keseimbangan antara biaya produksi dengan hasil produksi, artinya ketika masuk panen raya petani yang harusnya untung malah buntung karena tidak tersedianya pasar untuk menampung produk yang dihasilkan, dalam hal ini Fraksi PDI Perjuangan mengharapkan kepada Saudara Bupati untuk melakukan evaluasi berkala terhadap perangkat daerah yang membidangi pertanian, dimana pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan diperkuat oleh data SPI KPK-RI yang menunjukkan diangka 78,05% jauh di bawah beberapa OPD Strategis lainnya yg diangka kisaran 82 koma sekian persen,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir.
Fraksi PKB, Golkar, PKS, Hanura dan Demokrat juga sepakat apabila sektor pertanian mendapatkan perhatian khusus. Disampaikan Fakih Pilihan, Juru Bicara dari Fraksi PKB, Golkar, PKS, Hanura dan Demokrat, bahwa isu yang tidak kalah penting yang harus dimasukkan dalam RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2025-2029 secara eksplisit adalah tentang swasembada pangan dan penataan lingkungan ruang terbuka hijau yang asri.
“Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh visi – misi Asta Cita yang kedua yaitu ‘Kemandirian Nasional di berbagai sektor’ dari Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program besarnya adalah bagaimana Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen melaksanakan regulasi tentang larangan pengembangan pembangunan industri pada lahan pertanian produktif, mendorong kemajuan sub sektor peternakan dengan mengembangkan sentra kawasan ternak, sentra kawasan perikanan darat dan optimalisasi pengelolaan perikanan laut serta mampu mewujudkan tampilan wajah lingkungan Kabupaten Malang yang hijau, asri dan indah,” ucap Fakih Pilihan.
Tidak berbeda, Fraksi Partai NasDem melalui Juru Bicara Agung Dwi Susanto menyampaikan, pembangunan daerah harus menempatkan keadilan wilayah sebagai prinsip utama.
“Daerah pinggiran perlu diberi afirmasi berbasis potensi lokal seperti pertanian, perikanan, maupun pariwisata. Fraksi NasDem juga menekankan pentingnya penguatan UMKM melalui fasilitasi legalitas, pembiayaan, sertifikasi, serta akses pasar digital,” tutur Agung Dwi Susanto.
Pewarta : Dhimas Fikri
Editor/Publisher : Rahmat Mashudi Prayoga
