BACAMALANG.COM – Walikota Malang, Drs Sutiaji mengatakan bahwa tambahan kasus Covid-19 di Kota Malang disebabkan oleh tiga klaster, yakni klaster keluarga, klaster perkantoran dan klaster kerumunan massa. Munculnya tambahan kasus dari tiga klaster itu disebabkan oleh minimnya masyarakat untuk disiplin menjalankan protokol kesehatan.
“Tingkat pemakaian masker di Kota Malang masih di angka 60 sampai 65 persen. Jadi, masih banyak yang tidak pakai masker,” ungkap, Sutiaji.
Untuk itu, pihaknya bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Kota Malang akan menjalankan operasi justisi penegakan protokol kesehatan guna menekan penyebaran Covid-19 di Kota Malang. Hal ini juga untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
“Nanti kami akan memberikan sanksi sosial dan sanksi administrasi berupa denda senilai Rp 100 ribu bagi yang tidak bermasker. Denda ini akan segera diterapkan, saat ini kami masih menunggu surat tugas dari Pemprov Jatim agar nantinya segera bisa diimplementasikan di lapangan,” terangnya.
Sanksi pelanggaran protokol kesehatan ini, lanjut Sutiaji, juga akan diberikan kepada pengelola usaha seperti restoran apabila membiarkan pengunjung tidak menggunakan masker di tempat tersebut. Sanksi administrasinya secara berjenjang, mulai dari teguran lisan, terguran tertulis, pengentian sementara, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha.
Bahkan, jelas Sutiaji, penegakan disiplin ini juga dilakukan di perkantoran dinas Pemkot Malang. “Secara masif sudah kami melakukan bersama-sama terkait masalah penegakkan disiplin protokol Covid-19, dan bahkan kami sudah sampaikan kepada kepala dinas masing-masing, bahwa yang bertanggungjawab adalah kepala dinas yang bersangkutan ketika ada pelanggaran secara normatif dilakukan oleh instansi terkait,” jelasnya.
Sebagai pendukung pelaksanaan penegakan disiplin, Pemkot Malang juga akan melakukan revisi Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang ketertiban umum dan lingkungan. “Kami mendorong dimasukkan ke propomperda terkait dengan perubahan ini. Dalam minggu ini akan kami kirim ke DPRD untuk dapat merumuskan dan menetapkan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika mengaku jika saat ini pihaknya masih menunggu lemparan rancangan perubahan Perda ini dari Pemkot Malang. “Kami siap membahas dan menyelesaikan ranperda tersebut, apabila sudah menerimanya dari bagian hukum Pemkot Malang. Targetnya minggu ini harus sudah selesai,” paparnya.
Politisi PDIP ini menjelaskan, kemungkinan akan ada 10 pasal yang akan direvisi. “Revisi ini menyesuaikan dengan peraturan yang baru berkaitan dengan Covid-19,” terangnya. (why/red)
