BACAMALANG.COM – Guna memantapkan sinergi yang telah terjalin baik, PD Jasa Yasa dan
Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang melakukan penandatanganan MoU belum lama ini.
“Kerjasama ini sudah masuk tahun keenam. Tujuannya adalah melakukan pendampingan hukum agar investor merasa nyaman dan terjamin,” tegas Plt Dirut PD Jasa Yasa, Husnul Hakim Syadad.
Penandatanganan MoU dilakukan antara Plt Dirut PD Jasa Yasa Husnul Hakim Syadad dengan Kajari Kabupaten Malang Diah Yuliastuti.
Dikatakannya kerjasama seperti ini sangat penting, semisal penyelesaian persoalan hukum perdata, pihak kejaksaan akan membackup dengan melakukan pendampingan hukum sebagai Jaksa Pengacara Negara.
Sebagai contoh penyelesaian persoalan di Songgoriti Batu, termasuk legalitas serta adanya klaim pihak ketiga yang ingin merebut hak kelola wisata Songgoriti tersebut.
Dijelaskannya, lewat kerjasama tersebut, PD Jasa Yasa tidak hanya didampingi saat menghadapi perkara hukum saja, tapi juga meliputi berbagai kebijakan strategis yang dilakukan manajemen PD Jasa Yasa untuk membenahi dan memperbaiki obyek wisata yang dikelola. Setiap kebijakan dimintakan Legal Opinion kepada pihak Kejaksaan agar sesuai dengan aturan.
Diungkapkannya pihaknya ingin lebih transparan dan membangun kesetaraan menuju Good Coorporate. Diharapkan pendampingan dari Kejaksaan bisa sesuai arah dan garis yang telah ditentukan.
Dipaparkannya pihaknya membangun dan memperbaiki berbagai sarana infrastruktur wisata-wisata yang dikelola melibatkan pihak investor, serta berharap para investor ini semakin mantab berinvestasi serta merasa nyaman dan terjamin.
Ia bersyukur investor sudah banyak berkolaborasi, seperti wahana bermain di Pantai Balekambang, perbaikan Pemandian Sumber Waras Lawang lengkap dengan pujaseranya, Pemandian Dewi Sri Pujon dan terbaru City Nine Surabaya yang bersiap berinvestasi di Pantai Ngliyep.
“Kami memberikan jaminan hukum lewat pendampingan Kejaksaan ini agar Investor merasa nyaman saat berinvestasi. Harapannya investor akan semakin banyak yang berinvestasi, sebagai alternatif solusi, di tengah keterbatasan anggaran Pemerintah agar mampu bersaing dengan wisata yang dikelola swasta,” pungkasnya. (had)
