BACAMALANG.COM – Dinamika politik di DPRD Kabupaten Malang kembali memanas setelah respons Ketua Fraksi Gerindra terhadap usulan Hak Interpelasi dari Fraksi PDI Perjuangan dinilai berlebihan. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa langkah tersebut semata untuk meminta penjelasan, bukan memicu konflik.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Abdul Qodir, dalam keterangan tertulis kepada wartawan menyayangkan sikap Ketua Fraksi Partai Gerindra itu yang dinilai terlalu emosional merespons usulan yang disampaikan oleh Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Akhmad Mubarrok beberapa waktu terakhir.
“Seharusnya tidak perlu ditanggapi secara emosional. Apa yang disampaikan Pak Zulham itu sederhana, hanya ingin meminta klarifikasi melalui mekanisme yang sah,” ujar Abdul Qodir, Senin (4/5/2026).
Abdul Qodir yang akrab disapa Adeng menjelaskan, Fraksi PDI Perjuangan hanya ingin menggali informasi terkait perjalanan dinas Wakil Bupati yang menemui Wakil Presiden, dengan membawa sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta kelompok profesi.
“Kami ingin mengetahui bagaimana proses itu terjadi, apalagi ada dugaan dilakukan tanpa sepengetahuan Bupati. Selain itu, muncul juga sosok yang disebut sebagai narahubung, yakni Adhiwijaya Saputra, yang dikeluhkan oleh sejumlah OPD,” jelasnya.
Menurutnya, agar persoalan tidak berkembang liar di ruang publik, jalur formal melalui Hak Interpelasi menjadi pilihan yang tepat.
“Supaya tidak menjadi liar, ya kita gunakan mekanisme yang ada. Hak interpelasi itu sederhana, hanya untuk meminta keterangan,” tambahnya.
Ditegaskan Adeng, Hak Interpelasi bukanlah ancaman. Sebagaimana yang dipahami, Hak Interpelasi merupakan hak konstitusional DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah atas kebijakan strategis yang berdampak luas. Mekanisme ini merupakan bagian dari sistem demokrasi dan bukan sesuatu yang perlu dipersepsikan sebagai ancaman politik.
Namun, respons keras dari pihak Gerindra justru dinilai berpotensi memperkeruh suasana.
“Justru kalau sikapnya berlebihan, itu yang memicu kegaduhan. Padahal substansinya hanya ingin mencari kejelasan,” tegasnya.
Ajakan Redakan Tensi Politik
Lebih lanjut, Adeng juga secara terbuka mengajak Ketua Fraksi Gerindra untuk menempuh jalur komunikasi yang lebih sejuk dan konstruktif.
“Kalau Pak Zia ingin menjadi problem solving, mari gunakan komunikasi diplomatis. Saya undang beliau salat berjamaah di Masjid At-Taufiq yang baru dibangun oleh DPC PDI Perjuangan. Setelah itu kita lanjut ngopi santai, kita urai persoalan dengan kepala dingin,” ujarnya.
Pria yang juga menjabat Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini menilai pendekatan dialog santai jauh lebih produktif dibandingkan saling melontarkan pernyataan yang menyudutkan.
“Daripada saling menyalahkan dengan statemen nyinyir, itu tidak produktif. Lebih baik kita duduk bersama. Nanti bisa dilanjutkan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan, Ketua DPC Gerindra, dan Ketua DPC PKB untuk ngopi bareng,” tambahnya.
Politisi asal Kecamatan Dau ini optimistis langkah tersebut dapat meredakan ketegangan politik yang mulai meningkat.
“Saya jamin, selama Fraksi Gerindra mau menerima undangan ini dan datang ke Masjid At-Taufiq, tensi politik akan reda. Karena yang kami persoalkan hanya satu, siapa sebenarnya narahubung Adhiwijaya Saputra itu. Banyak OPD menyampaikan keluhan kepada kami,” pungkasnya.
Di tengah riuhnya dinamika politik lokal, ajakan ‘ngopi dan dialog’ ini menjadi semacam katup pengaman apakah akan dibuka untuk meredakan tekanan, atau justru dibiarkan hingga suasana kian memanas.
Pewarta : Dhimas Fikri
Editor/Publisher : Rahmat Mashudi Prayoga
