Berdampak pada Ketahanan Pangan dan Pariwisata, Wakakordalops Satgas PMK Beri Penjelasan - BACAMALANG.COM

Menu ✖

Mode Gelap
Fapet UB Kembangkan LENTERA, Sistem Modernisasi Peternakan Ayam Berbasis AI dan IoT untuk Segmentasi Peternak Kecil Viral Hukuman Ringan Koruptor, Dosen FH UMM Berharap Hakim Harus Lebih Berani Jatuhkan Vonis ACPM Gelar Pameran Lukisan dan Seni Budaya di Gedung DPRD Kota Malang, Diikuti Pelukis Difabel Dukung Program EBT Pemerintah, UMM Kembangkan PLTS dan PLTB di Berbagai Lokasi Tahun Baru 2025, Shanaya Resort Malang Pesta Kembang Api dan Bagi Hadiah Tiket Pesawat

HEADLINE · 4 Agu 2022 21:27 WIB ·

Berdampak pada Ketahanan Pangan dan Pariwisata, Wakakordalops Satgas PMK Beri Penjelasan


 Berdampak pada Ketahanan Pangan dan Pariwisata, Wakakordalops Satgas PMK Beri Penjelasan Perbesar

BACAMALANG.COM – Berdampak pada ketahanan pangan dan sektor pariwisata, Wakakordalops Satgas PMK Brigjen Pol Ary Laksmana Widjaja memberikan penjelasan kepada publik baru-baru ini.

Brigjen Pol Ary Laksmana Widjaja menyatakan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) tak hanya berdampak pada segi ketahanan pangan, juga potensi permasalahan dari sektor pariwisata.

“Dari segi ketahanan pangan, akan ada rantai pasokan yang terputus jika hewan ternak sakit maupun mati. Namun, jika ditinjau lebih jauh pada sektor pariwisata, hal ini akan menimbulkan kekhawatiran bagi turis dari negara penghasil produk hewani atau memiliki hewan ternak cukup banyak. Kepada sektor-sektor yang lebih jauh, misalkan dengan meningkatnya angka kasus konfirmasi PMK di Indonesia, juga mempengaruhi sektor pariwisata,” tegas Brigjen Pol Ary Laksmana Widjaja.

Dikatakannya dari sektor pariwisata, dapat mempengaruhi turis yang berasal dari Australia. Virus PMK di Indonesia memang tidak membuat manusia lantas sakit, namun dapat terbawa di tubuh manusia melalui barang-barang bawaan dan bisa bertahan cukup lama pada permukaan.

Dijelaskannya apalagi, Indonesia akan menggelar pertemuan tingkat tinggi G 20 di Bali, sehingga dikhawatirkan PMK akan mengganggu kegiatan tersebut. Untuk itu, kasus PMK tidak bisa dianggap sebagai isu lokal.

“Satgas PMK secara nasional dan provinsi, kabupaten dan kota juga perlu dibentuk agar ini menjadi isu nasional yang harus diselesaikan secara lintas sektoral semua pemangku kepentingan,” pungkasnya.(*/had)

Artikel ini telah dibaca 53 kali

badge-check

Publisher

Komentar ditutup.

Baca Lainnya

Tak Cuma Teori, Mahasiswa K3 Universitas Kepanjen Digembleng Hadapi Situasi Bencana

27 September 2026 - 13:57 WIB

DPRD, Pemkab dan BAZNAS Kabupaten Malang Salurkan Bantuan Rp1,4 Miliar untuk Korban Gempa NTT

27 September 2026 - 09:28 WIB

Sepekan 105 Gempa Terekam di Jatim, BMKG Pastikan Tak Ada yang Dirasakan Warga Malang

25 September 2026 - 14:13 WIB

Teguh Santosa Tegaskan JMSI Dukung Penuh HPN 2027

25 September 2026 - 09:11 WIB

Nikah Siri Saat Masih Punya Istri Sah? Ini Risiko Pidana dan Perdata yang Sering Tidak Disadari

24 September 2026 - 07:22 WIB

Perkuat Ekosistem Digital Nasional, Website PWI Siap Terkonsolidasi di 38 PWI Daerah

23 September 2026 - 08:21 WIB

Trending di HEADLINE

©Hak Cipta Dilindungi !