BACAMALANG.COM – Sesuai tema Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang tahun 2024, ke depan Kota Malang akan fokus mewujudkan Transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui peningkatan daya saing dan tata kelola pemerintahan yang responsif serta adaptif.
Hal ini diungkapkan Wali Kota Sutiaji di acara Musrenbang RKPD Kota Malang Tahun 2024 di Hotel Grand Mercure Malang Mirama, Senin (20/3/2023).
Dalam paparannya, Sutiaji menjelaskan usulan program dari masyarakat yang terakomodir oleh Pemkot Malang, yang jumlahnya terus meningkat dari tahun 2020.
“Pada tahun 2020 terealisasi 24 persen yang terakomodir. Jumlah tersebut terus bertambah pada 2021 yakni 23 persen, sedangkan pada 2022, jumlah usulan yang terealisasi mencapai 26 persen,” bebernya.
Pada 2023, lanjut Sutiaji, terealisasi 45 persen usulan terakomodir, dan pada 2024 nanti persentase yang diakomodir pada RKPD 2024 sebanyak 52,48 persen atau 3.173 dari 6.046 usulan.
“Naiknya tingkat usulan yang terakomodir itu menandakan sinkronisasi program jangka menengah Pemkot Malang dengan masyarakat sesuai kebutuhan,” tukasnya.
Ia juga menegaskan bahwa usulan-usulan yang diakomodir tidak ada satupun pesanan dari pihak lain.
“Jadi apa yang direncanakan pemerintah sama dengan yang direncanakan masyarakat. Tidak ada yang namanya pesanan, karena saat persentase naik terus, berarti sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu Sutiaji meminta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu konsisten dan berkelanjutan dalam mengawal pembangunan Kota Malang.
Sejumlah rapor indikator kinerja makro bernilai apik berhasil diraih Kota Malang selama proses pembangunan di tahun 2022. Antara lain pertumbuhan ekonomi Kota Malang mencapai 6,32%, melampaui pertumbuhan ekonomi Jawa Timur sebesar 5.34%. Selain itu terjadi penurunan angka kemiskinan menjadi 4,37%. Tingkat pengangguran terbuka juga turun menjadi 7,66%. Sedangkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat sebesar 82,71. Angka-angka tersebut seluruhnya melampaui angka capaian Provinsi Jawa Timur. Sementara untuk Gini Ratio Kota Malang pada 2022 menjadi 0,421.
“Terima kasih selama empat tahun ini, seluruh stakeholder telah berkolaborasi dalam mewujudkan akselerasi ini. Sehingga Alhamdulillah Pemerintah Kota Malang terus berbenah, karena tren pertumbuhan kita semakin menggembirakan. Dan kita berada di urutan kelima se-Jawa Timur,” ucap Sutiaji.
Namun Sutiaji juga mengungkapkan isu-isu strategis dalam RKPD 2024, yakni SDM, perlindungan sosial, ketenagakerjaan, daya saing Ekraf, kemandirian fiskal, tata ruang dan infrastruktur, lingkungan dan kebencanaan, reformasi birokrasi, pemerataan dan daya beli, harmoni sosial, kualitas ASN, penegakan Perda dan digitalisasi layanan.
Dalam RKPD 2024, juga terdapat tiga substansi rancangan tema RKPD 2024, yakni, transformasi ekonomi, daya saing maupun pemerintah yang responsif.
Sutiaji menjelaskan bahwa dalam RKPD sendiri terdapat 4 tujuan, yakni pertama, mewujudkan SDM yg berkualitas dan berdaya saing; kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan; ketiga, mewujudkan kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berasaskan keberagaman dan keempat mewujudkan transformasi pelayanan publik tertib hukum profesional dan akuntabel.
Ia mengaku ada sejumlah program yang belum terakomodir, yang diduga karena tidak sesuai dengan RPJMD. Sutiaji mengatakan, RPJMD telah disusun dan ditetapkan sejak saat dirinya menjabat Wali Kota. RPJMD menjadi acuan pembangunan jangka menengah sehingga usulan-usulan yang tidak sesuai RPJMD tidak terakomodir.
“Kenapa terjadi sisa, karena tidak sealur dengan komitmen pemerintah. RPJMD sudah menjadi keputusan yang sudah menjadi kesatuan,” tegasnya.
Sutiaji kermbali meminta para ASN agar meningkatkan kinerja dan kapasitas untuk merealisasikan harapan masyarakat.
Menurut Sutiaji, sepanjang perjalanan pemerintahan Kota Malang di bawah kepemimpinannya, kelemahan yang belum bisa teratasi adalah menyusun program pengembangan yang bersifat non fisik.
“Kami akui kelemahan dalam menyusun program masih tetap seperti dulu. Kalau untuk fisik mudah, tapi yang tidak fisik agak rendah. Saya minta Pak Lurah dan Camat, tolong pengembangan ekonomi mikro makin diperkuat, karena ketika itu dikuatkan, pembangunan fisik semakin gampang,” tuturnya.
Sementara Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengingatkan eksekutif agar jangan pernah melupakan soliditas di internal masing-masing OPD. Masing-masing dinas diimbau bisa menyelesaikan tanggung jawabnya dengan benar.
“Artinya, fokus dalam menyelesaikan tanggung jawab masing-masing untuk memenuhi dan melayani keinginan masyarakat Kota Malang supaya kebutuhan dasarnya jangan sampai terabaikan. Seperti ramai jalan berlubang, kemacetan dan banjir, dan sebagainya yang sebetulnya itu bisa diatasi kalau kita semua fokus, yang tentunya hal ini yang mendasar dari anggaran besar di Pemkot Malang,” ujarnya.
Made juga meminta agar Pemkot Malang tidak selalu memikirkan hal yang besar sehingga melupakan hal kecil. Ia menilai, program-program besar yang dilihat DPRD Kota Malang berdampak pada pengabaian terhadap hal-hal kecil di Kota Malang.
“Oleh karena itu lakukan hal kecil, baru kemudian hal besar. Jangan sampai dibalik,. Selama ini saya lihat saat perencanaan luar biasa menggebunya, tapi saya belum lihat progresnya, salah satu contoh adalah rencana pembangunan Alun-alun Tugu,” ungkapnya.
Kepala Bappeda Kota Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan proses musrenbang tahunan yang diselenggarakan merupakan sarana strategis yang mewadahi berbagai usulan masyarakat. Prosesnya dimulai dari tahap Rembuk Warga, Forum Musrenbang di Kelurahan, Forum Konsultasi Publik, Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan, hingga Forum Lintas Perangkat Daerah
“Melalui sumbangan saran dan masukan dari segenap pemangku kepentingan yang dilandasi dengn itikad dan semangat yang baik, diharapkan dokumen perencanaan pembangunan tahun 2024 akan semakin komprehensif dan berkualitas,” tandas Dwi.
Pewarta : Nedi Putra AW
Editor/Publisher : Aan Imam Marzuki
