BACAMALANG.COM – Keberadaan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi dugaan TPK terkait suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendapat dukungan dari masyarakat.
Seperti dari Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB JAYA) yang menggelar aksi damai di depan Mapolresta Malang Kota, pada Kamis (19/9/2024).
“Kami menyampaikan tuntutan dan mendesak agar KPK mengambil langkah tegas terhadap berbagai dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di Malang Raya,” ujar Damanhury JAB, Ketua DPC GRIB Jaya Malang Raya.
Dalam aksinya mereka menuntut
tiga (3) poin utama. Pertama mereka mencatut nama anggota DPRD Jawa Timur agar KPK segera menindaklanjuti dugaan keterlibatan dirinya sebagai pembawa jatah Pokmas terbesar di wilayah Malang Raya, dengan total anggaran yang mencapai Rp 108 miliar.
“Hal ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang harus segera diusut tuntas,” jelas Damanhury.
Tidak hanya mencatut nama berinisial SUB, mereka juga mencatut nama Bupati Malang dan Ketua DPRD Kabupaten Malang terkait hibah aset Pemkab Malang. Mereka menuding terkait proses hibah aset Pemkab Malang yang dilakukan tanpa melalui proses pleno di DPRD.
“Ini adalah pelanggaran serius yang merugikan kepentingan publik. Kami meminta KPK untuk segera turun tangan dan melakukan penyelidikan menyeluruh,” tutur Damanhury.
Mereka juga mendesak KPK melakukan investigasi pengadaan ambulans yang diduga bermasalah. Mereka menyebut ada pengadaan 7 unit Ambulans HIC yang diduga tidak sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
“Proyek ini disinyalir dikendalikan oleh Ketua DPRD, dan terindikasi sarat kepentingan pribadi. Penyalahgunaan anggaran dalam pengadaan fasilitas publik seperti ini harus diusut hingga tuntas,” terang Damanhury.
Damanhury juga mengatakan, bahwa unjuk rasa yang mereka lakukan bagian dari komitmen mereka mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan, serta menjaga integritas pemerintahan di Malang Raya.
“Kami berharap kedatangan KPK ke Malang akan menjadi awal dari bersihnya pemerintahan dari segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang telah lama menciderai kepercayaan masyarakat,” beber Damanhury.
KPK sendiri telah melakukan pemeriksaan saksi dugaan TPK terkait suap pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sejak Selasa, 17 September 2024. Pemeriksaan dilakukan di Aula Sanika Satyawada, Polresta Malang Kota.
Pewarta : Rohim Alfarizi
Editor: Aan Imam Marzuki
