Atasi PMK, Satgas Vaksinasi di Wilayah Prioritas, Perketat Biosecurity dan Rencana Beri Ganti Rugi

Koordinator Tim Pakar dan Penanganan PMK Prof. Wiku Adisasmito. (ist)

BACAMALANG.COM – Dalam upaya mengatasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Satgas PMK melakukan serangkaian kegiatan meliputi: vaksinasi di wilayah prioritas, memperketat Biosecurity dan berencana memberikan ganti rugi kepada peternak.

Koordinator Tim Pakar dan Penanganan PMK Prof. Wiku Adisasmito menuturkan saat ini Satgas PMK intensif vaksinasi di Provinsi Jawa Timur dengan laju vaksinasi mencapai kurang 12.500 per hari menugaskan 800 tim yang disebarkan ke seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur.

“Ini merupakan laju vaksinasi yang bagus,” tegas Wiku pada konferensi pers Perkembangan Penanganan PMK secara daring, belum lama ini.

Dikatakannya pihaknya melakukan vaksinasi ternak di wilayah prioritas guna mencegah penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku. Dalam mengendalikan wabah PMK, terus menggencarkan vaksinasi pada hewan ternak rentan PMK, khususnya di wilayah prioritas seperti di zona merah dan kuning. Selain itu, di wilayah sumber bibit dan sentral peternakan sapi perah.

Dijelaskannya pemerintah melalui Satgas Penanganan PMK berharap agar pemerintah provinsi (pemprov) dan kabupaten/kota di daerah lain untuk dapat bersinergi dalam melakukan konsolidasi terhadap semua tenaga kesehatan (nakes) hewan dan membuat perencanaan matang dalam melakukan vaksinasi secara masif dan serempak sesuai regulasi yang berlaku.

Dalam hal ini, Satgas Penanganan PMK di daerah perlu membangun koordinasi dan jejaring lintas stakeholders dalam pengendalian penyakit PMK serta memperkuat data yang transparan dan terpercaya.

“Satgas Penanganan PMK di daerah juga dapat berperan aktif untuk meningkatkan kesadaran dan mendorong masyarakat khususnya peternak agar menerapkan tindak pengamanan biosecurity guna mengendalikan penyebaran virus PMK,” tuturnya.

Selain itu, masyarakat juga perlu mengikuti arahan atau himbauan yang disampaikan oleh Satgas Penanganan PMK di wilayah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing.

“Kami memohon kepada Satgas Penanganan PMK di masing-masing daerah untuk menyosialisasikan pesan ini kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran dalam menerapkan tindakan pengamanan biosecurity sehingga peternak bisa beternak dengan aman dari wabah PMK,” imbuhnya.

Ia mengimbau masyarakat untuk tidak perlu khawatir untuk mengkonsumsi produk asal hewan ternak, dengan syarat dilakukan penanganan yang baik seperti merebus daging selama 30 menit di air mendidih sebelum dikonsumsi.

Ditegaskannya wabah PMK ini perlu menjadi perhatian bersama. Menurutnya, jika tidak dikendalikan dengan baik dapat berdampak pada ekonomi masyarakat dan lebih jauh berdampak pada ketahanan pangan nasional.

Diungkapkannya pemerintah memberikan bantuan kepada hewan ternak yang dipotong bersyarat.

Bantuan tersebut merujuk pada SK Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) Nomor 08048/KPTS/PK.300/F/07/20222, yang menyebutkan peternak yang hewannya dipotong bersyarat akan mendapatkan bantuan dengan besaran masing-masing untuk sapi dan kerbau senilai Rp 10 juta, kambing atau domba senilai Rp 1,5 juta dan babi Rp 2 juta.

Cara mencegah PMK pada sapi, kerbau, domba, kambing, rusa dan babi antara lain membatasi gerakan hewan, pengawasan lalu lintas dan pelaksanaan surveilans.

Upaya efektif lainnya menangkal PMK yakni melarang pemasukan ternak dari daerah lain, karantina dengan ketat, manajemen pemeliharaan yang baik, meningkatkan sanitasi, mendisinfeksi kandang dan sekitarnya secara berkala.(*/had)