BACAMALANG.COM – Jelang Ramadhan, Ketua Fraksi Golkar Kota Malang, Eddy Widjanarko Jum’at (11/3/2022), minta kepada Pemerintah RI agar mencabut pemberlakuan PPKM.
Adapun permintaan pencabutan tersebut dilandasi sejumlah keadaan setelah pihaknya melakukan kajian dan pengamatan di lapangan.
“Saya berharap PPKM segera dicabut supaya tidak mengekang kegiatan masyarakat, apalagi menjelang bulan suci Ramadhan,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Malang Dapil Blimbing, Eddy Widjanarko, Jum’at (11/03/2022).
Seperti diketahui Ketua Fraksi Golkar Kota Malang yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang memberi masukan penting kepada pemerintah pusat terkait kondisi penanganan pandemi Covid-19 di daerah khususnya Kota Malang.
Eddy meminta pemerintah pusat segera mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di seluruh Indonesia menjelang pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan 1443 H yang jatuh pada awal April 2022 mendatang.
Menurutnya, alasan pencabutan PPKM karena masyarakat makin sadar protokol kesehatan dan pemerintah telah berhasil menangani lonjakan kasus Covid-19 varian Omicron dengan tepat.
Disamping itu, masyarakat sudah rindu dengan kegiatan Ramadhan dan mudik kampung halaman masing-masing. Apalagi ketika hendak menyambut bulan suci Ramadhan itu biasanya ada tradisi seperti melakukan ziarah ke makam.
Lebih lanjut Eddy mengatakan adanya pengumuman dari pemerintah pusat terkait pemberlakuan wajib karantina bagi penumpang pesawat cukup 1 hari saja ini menandakan kalau Kita menuju endemi bukan pandemi lagi. Karena itu, sudah selayaknya PPKM level diberhentikan.
“Kami telah melakukan kajian dan pengamatan langsung ke lapangan sehingga berani berstatement seperti ini. Kita lihat juga pemerintah telah berhasil melakukan vaksinasi dengan dosis lengkap dan saat ini Kita sudah memasuki tahapan endemi,” imbuhnya.
Eddy Widjanarko juga menyampaikan bahwa setelah meninjau langsung ke lapangan hari ini sudah tidak lagi diberlakukan wajib swab penumpang pesawat atau kereta api dan pembelajaran tatap muka di lembaga Pendidikan Kota Malang akan segera diterapkan. “Menurunnya kasus Covid-19 yang cukup signifikan hingga saat ini, dapat menjadi pertimbangan dicabutnya status PPKM,” ujar Eddy.
“Sehingga masyarakat akan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan yang ada saat ini, tidak perlu takut lagi pada Covid-19 tapi tetap harus waspada saja. Ini mengajarkan kepada Kita semua agar selalu hidup sehat dan senantiasa menjaga diri dengan sebaik mungkin,” tukasnya.
Ia menuturkan pihaknya merasa kasihan kepada nasib masyarakat kelas bawah yang menggantungkan mata pencaharian di sektor informal.
“Kasihan para pedagang kaki lima seperti penjual pentol, cilok, dan ayam lalapan di pinggir trotoar bahkan restaurant dan semacamnya yang menjerit karena tidak bisa berbuat apa-apa. Disini pentingnya pemerintah berpihak pada rakyat kecil dan pelaku usaha yang hampir gulung tikar akibat pandemi Covid-19,” tutupnya. (*/had)
