BACAMALANG.COM – Malang Corruption Watch (MCW) mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang untuk terus melanjutkan pengusutan dugaan korupsi proyek Kayutangan Heritage, Rabu (15/7/2020). Hal ini disampaikan MCW lantaran penyelidikan perkara dugaan korupsi itu bakal dihentikan oleh Kejari.
MCW menilai korupsi merupakan kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime). Sehingga Aparat Penegak Hukum (APH) diwajibkan untuk aktif mendalami kasus tindak pidana korupsi.
“Kami meminta Kejaksaan kota Malang untuk mengusut dugaan kasus korupsi terkait pengerjaan proyek Kayutangan Heritage yang tidak sesuai dengan dokumen kontrak,” kata Ibnu Syamsu, Badan Pekerja MCW.
Ibnu menyebut, pengerjaan penataan lingkungan Kayutangan Heritage itu dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman pada tahun 2019 dengan pagu APBD sebesar Rp 1,9 miliar lebih.
“Dalam perkembangannya, ada kabar bahwa Kejaksaan Kota Malang bakal menghentikan dugaan kasus pembangunan Kawasan Heritage ini dengan alasan kerugian negara tersebut akan dikembalikan. Itu pernyataan yang tidak memiliki dasar,” ucapnya.
Menurutnya, wacana Kejari kota Malang yang bakal menghentikan dugaan kasus korupsi pembangunan kawasan kayutangan itu bertentangan dengan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, yakni Pasal 4 berbunyi
“Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3”, beber Ibnu kepada awak media.
Masih kata Ibnu, pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana. “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan factor yang meringankan atau mengurangi pidana, bukan mengurangi sifat melawan hukumnya”, imbuh Ibnu.
MCW menegaskan, bahwa dikembalikan sebelum atau sesudah penyidikan tetap merupakan tindakan melawan hukum. “Contohnya seorang pencuri. Lalu mengambilan barang curian sebelum orang lain tahu, ia tetap tindak pidana pencurian”, tegas Ibnu Syamsu
Lebih lanjut, Ibnu secara tegas menyampaikan, hanya lembaga yang memiliki kewenangan dan pengawasan keuangan negara yang memiliki hak untuk memberikan tenggat waktu pengembalian kerugian negara.
“Hal ini dapat dilihat di Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksana Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 3 ayat (3)”, tutup Ibnu. (lis/red)
