BACAMALANG.COM – Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang dibuat resah oleh seorang pria yang mengaku sebagai wartawan.
Pasalnya, bermodalkan foto bersama Bupati Malang HM Sanusi, pria tersebut sering mendatangi kantor OPD untuk meminta proyek.
Salah satu pejabat OPD dilingkungan Pemkab Malang yang meminta namanya diinisialkan dengan inisial IKN mengaku bahwa tamu tersebut yang mengaku seorang wartawan dari salah satu media online ini selalu datang dan kedatangannya bukan untuk konfirmasi terkait dengan pemberitaan, namun meminta pekerjaan atau proyek.
“Pria yang mengaku wartawan itu sering datang, dan meminta proyek di setiap OPD,” ucapnya, saat ditemui awak media, Rabu (27/7/2022).
Bahkan, lanjut IKN, Pria tersebut mengeluarkan jurusnya dengan menunjukkan foto bersama dengan Bupati Malang, jika dirinya sudah menghadap Bupati dan telah disetujui untuk meminta proyek di OPD
“Tapi dirinya tidak begitu percaya dengan apa yang dia sampaikan, karena untuk menjadi rekanaan Pemerintah Daerah (Pemda) harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan,” tuturnya.
Selain itu, kata IKN, ada juga beberapa orang yang mengaku wartawan, namun jika diminta kartu Id Card pers-nya tidak bisa menunjukkannya, malah dikeluarkan kartu anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
“Ini meresahkan, dia bahkan tak segan-segan mengancam untuk memberitakan dinasnya dengan berbagai alasan,” keluhnya.
Untuk itu, IKN berharap orang-orang yang mengaku-ngaku wartawan untuk mendapatkan pekerjaan di OPD segera untuk ditertibkan.
“Kami juga sudah berkoordinasi dengan salah satu lembaga kewartawanan yang terdaftar di Dewan Pers yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya, agar untuk dibantu dalam menertibkan persoalan tersebut,” tegasnya.
Terpisah, Ketua PWI Malang Raya Cahyono mengatakan, Organisasi yang dinaunginya ini telah mendapat aduan dari beberapa OPD dilingkungan Pemkab Malang tentang ulah beberapa orang yang mengaku-ngaku wartawan untuk meminta proyek.
“Saya meminta kepada pejabat OPD untuk tegas menolak permintaan dalam bentuk apapun. Karena, pekerjaan seorang wartawan dalam tugas kejurnalistikan harus berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang diatur dalam Pasal 6 tentang Wartawan Indonesia Tidak Menyalagunakan Profesi dan Tidak Menerima Suap,” tegasnya.
Selain itu, lanjut Cahyono, pekerja jurnalistik juga harus patuh dan taat pada Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 Tetang Pers Pasal 7 (ayat 2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik, dan berdasarkan ketentuan pada UU Pers tersebut, wartawan juga diwajibkan untuk memiliki dan menaati KEJ, karena hal itu merupakan batasan etika profesi wartawan, yang pelaksanaanya bergantung kepada hati dan nurani masing-masing wartawan.
“Diimbau kepada seluruh lembaga pemerintah agar berani menolak atau tidak menanggapi jika ada seseorang yang mengaku-ngaku wartawan, yang tujuan meminta proyek, karena itu telah merusak marwah wartawan,” tukasnya.(*/yog)
