BACAMALANG.COM – “Kami melakukan Public Compaign (kampanye ke umum). Itu bagian dari areal 5 yang di dalammya berisi penguatan pengawasan. dalam Zona Integritas, ada 6 area pengungkit dan 2 area hasil. Salah satunya public Compign. Karena itu, kami mempunyai sticker stop gratifikasi. Jangan berbuat korupsi. Agar masyarakat pengguna pengadilan, tidak merusak integritas kami dengan memberikan imbalan”.
Begitulah kampanye yang disampaikan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nuruli Mahdilis, SH, MH demi mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Bersih Bebas Melayani (WBBM) di lingkungan kerjanya.
Untuk diketahui, WBK dan WBBM ini merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) kepada unit kerja di instansi pemerintah sekurang-kurangnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
Nuruli mengaku, di lembaga yang ia pimpin, beberapa pihak telah melakukan pengawasan seperti dari masyarakat ataupun dari Pengadilan Tinggi (PT). “Pengawasan dari atas dan dari bawah. Untuk para hakim, tetap ditanamkan keterbukaan. Warning warning tetap kami lakukan setiap saat, bisa pada saat apel. Tentu kami meminta saran dan masukan, agar lembaga kami tetap terjaga dari pelanggaran,” terang Ketua PN Malang, Senin (31/08).
Untuk meraih predikat WBK/WBBM ini, PN Malang juga memasang beragam banner himbauan di berbagai sudut ruang yang ada di PN Malang. Selain itu juga membagikan stiker ke masyarakat pengguna sebagai penyemangat agar terhindar dari pelanggaran hukum. (yog/red)
