BACAMALANG.COM – Jaringan Pemuda untuk Demokrasi (Jampud) memprediksi jalannya Pilkada Kabupaten Malang 2024 nanti terancam tidak akan diramaikan oleh Bupati petahana, HM Sanusi.
Prediksi tersebut muncul berdasarkan analisa yang dilakukan oleh Jampud secara mendalam. Meskipun Sanusi telah mengantongi surat tugas untuk mengikuti pembekalan pemenangan di Bogor, tetapi menurut Direktur Jampud, Agus Sadullah, itu bukan jaminan 100 persen untuk mendapatkan surat rekomendasi.
“Analisa saya berangkat dari sikap apatis para elit partai pemangku kepentingan di Kabupaten Malang, sebut saja Gerindra, Golkar, khususnya Gerindra sebagai partai penguasa saat ini, dalam perkembangan yang saya ikuti tak ada nama petahana masuk dalam radar Bacalon mereka. Begitu juga Golkar, justru lebih ekstrim, melalui Ahmad Irawan selaku Tim Departemen Pemenangan Pemilu DPP Partai Golkar Wilayah Jawa III tegas dalam wawancaranya yang dimuat di salah satu media lokal, menyebutkan bahwa ‘Golkar Tidak Akan Memberi Rekom Untuk Sanusi’,” kata Sadullah, Minggu (9/6/2024).
Ditambahkan Sadullah, partai besutan Muhaimin Iskandar, yaitu PKB, juga akan berat mengeluarkan rekomendasi untuk Sanusi. Meskipun belakangan ini, dalam beberapa agenda kegiatan resmi pemerintahan, Sanusi kerapkali tampil bersama Ketua DPC PKB Kabupaten Malang, H Kholiq.
“Tapi soal rekom pencalonan kepala daerah juga belum ada tanda-tanda akan diberikan kepada petahana. Mengingat di PKB sendiri kehadiran Ibu Nyai Lathifah Shohib, yang juga ikut dalam kontestasi sebagai Bacalon ini juga menjadi salah satu hambatan buat petahana,” tegasnya.
Di luar Gerindra, Golkar dan PKB, ada pula NasDem yang disebut Sadullah tidak ada tanda-tanda untuk merekomendasikan petahana.
“NasDem pun demikian, bahwa hilal rekom akan diberikan kepada petahana juga belum nampak. Pak Rendra Kresana sebagai maskot di Nasdem Kabupaten Malang, sampai hari ini juga pasif. Justru sebaliknya publik malah disuguhi foto kemesraan bersama sahabatnya yang notabene juga sebagai Bacabup dari PDI Perjuangan yakni Gunawan Wibisono,” ungkapnya.
Yang lebih krusial, Sadullah bilang, adalah PDI Perjuangan, partai yang menaungi Sanusi. Berdasarkan pandangannya, PDI Perjuangan masih terkesan dingin seperti es di Kutub Utara.
“Walaupun ada isu yang dihebuskan petahana mendapat surat tugas dari DPP PDI Perjuangan sebagai kader yang menjabat sebagai kepala daerah untuk membangun komunikasi politik dengan partai politik di luar PDI Perjuangan, menurut hemat saya, surat tugas itu tidak menyertakan garansi bahwa dialah yang akan mendapatkan rekomendasi penugasan sebagai calon Bupati Malang,” bebernya.
Sadullah menyebutkan demikian karena dalam AD/RT PDI Perjuangan ada dikenal istilah petugas partai, artinya Sanusi sebagai kader diberi tugas untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai diluar PDI Perjuangan dengan harapan ada kemudahan komunikasi politik dilakukan mengingat jabatannya sebagai Bupati aktif.
“Artinya dalam analisa saya, surat tugas yang diberikan PDI Perjuangan sebatas lazimnya partai memberikan penugasan kepada kadernya menjalankan tugas pemenangan, hanya yang membedakan Sanusi dibekali surat, sementara kader yang lain hanya instruksi,” tuturnya.
Sadullah pun bertanya-tanya kenapa hanya Sanusi seorang yang dibekali surat tugas. Namun hematnya, hal itu memang ranah kebijakan partai yang mengatur.
“Bagi saya mungkin alat ukur PDI Perjuangan melihat kerja politik Sanusi selama 4 tahun dia menjabat sebagai Bupati, yang dipungkasi oleh kerja-kerja politik dia pada Pileg 2024 kemarin, yang informasinya jauh tak memenuhi target yang dia janjikan saat awal mendapat rekom pencalonannya sebagai Bupati pada Pilkada 2020,, yakni akan menaikkan kursi PDI Perjuangan dari 12 kursi menjadi 21 kursi” ujarnya.
Lebih lanjut, Sadullah menyampaikan, surat tugas partai kepada kadernya, tidak harus berbuah rekomendasi.
“Semisal setelah Sanusi mendapatkan surat tugas lalu tancap gas melaksanakan perintah tersebut, lalu ternyata dengan pertimbangan matang PDI Perjuangan justru merekom Gunawan Wibisono kadernya yang lain, maka PDI Perjuangan tidak dosa secara politik, dan Sanusi pun tidak boleh kecewa, sebab sudah kewajiban Sanusi sebagai kader PDI Perjuangan melaksanakan perintah partai yang sudah mengantar atau mengorbitkannya untuk menduduki jabatan Bupati yang saat ini diembannya, bahkan PDI Perjuangan Sah sah saja memberikan rekom kepada kadernya selain Sanusi yang dianggapnya lebih loyal. Kader PDI Perjuangan kan bukan hanya Sanusi,” tuturnya.
Ditegaskan Sadullah, PDI Perjuangan adalah partai yang matang dalam mengelola politik. Katanya, PDI Perjuangan pasti akan mengikuti dinamika di Kabupaten Malang.
“Walau memungkinkan mengusung calon sendiri, tapi saya yakin itu bukan pilihan PDI Perjuangan, partai ini tidak akan mau konyol hanya demi memperjuangkan kadernya sekalipun dia petahana lalu menyiapkan diri menjadi musuh bersama, saya yakin hari ini PDI Perjuangan akan lebih memilih berpikir, bersikap ideal dan rasional,” jelasnya.
Sadullah pun sedikit mengkritisi tindak tanduk Sanusi selama menjabat Bupati. Menurutnya, komunikasi politik yang dibangun Sanusi selama ini kurang pas.
“Jadi inilah yang menguatkan analisa saya bahwa Sanusi akan kesulitan mendapatkan rekom pencalonannya yang kedua, mengapa itu bisa terjadi menurut saya soal utamanya terletak pada cara komunikasi politik petahana selama 4 tahun menjabat, partai politik sebagai pilar utama demokrasi wajar kemudian ambil keputusan tak memberinya rekom, sebagai bentuk edukasi politik kepada publik bahwa partai politik tidak hanya bicara soal kekuasaan dan cara merebutnya, tapi juga kelangsungan dan peran partai politik dalam pusara kekuasaan untuk dipergunakan sebesar besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.
Diakhir penjelasan, Sadullah mengatakan, apabila analisanya benar maka ini akan menjadi pelajaran berharga bagi para petahana di seluruh Indonesia, dalam kepemimpinannya jangan meremehkan kekuatan partai politik, jika tidak ingin menyanyikan lagu dangdut yang judulnya bertepuk sebelah tangan.
Pewarta : Dhimas Fikri
Editor/Publisher : Aan Imam Marzuki
