BACAMALANG.COM – Dalam menapaki usia ke-109, Kota Malang telah mengukir prestasi membanggakan, meskipun masih ada beberapa catatan penting pekerjaan rumah di bidang kesehatan yang harus diselesaikan.
Terkait hal ini Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Malang dr Umar Usman MM memberikan sejumlah apresiasi.
“Salah satu prestasi adalah keberhasilan Pemerintah Kota Malang melalui Dinkes melaksanakan giat penguatan gerakan masyarakat hidup sehat menyukseskan kampanye hidup sehat. Hingga terpilih dari 300 kota/kabupaten di 22 provinsi Indonesia mendapatkan anugerah Universal Health Coverage (UHC) Award 2023 dari BPJS Kesehatan Pusat,” tegas dr Umar Usman MM.
UHC Award 2023 diberikan kepada pemerintah daerah yang telah memenuhi cakupan kesehatan semesta yang menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.
dr Umar mengapresiasi kolaborasi hexahelix yang baik antara Pemerintah Kota Malang, BPJS Kesehatan, serta semua stakeholder kesehatan mulai dari rumah sakit, puskesmas dan penyedia kesehatan lainnya sehingga kepercayaan masyarakat terus meningkat.
Dengan tercapainya UHC di Kota Malang, maka kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap kesehatan sudah sangat tinggi serta berkorelasi dengan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Selanjutnya ekspektasi masyarakat di bidang kesehatan dan pelayanan, akan semakin tinggi serta diharapkan kualitas pelayanan terus ditingkatkan.
Berdasarkan data dari BPJS Kesehatan Kota Malang, tingkat kepesertaan masyarakat Kota Malang mencapai 106 persen. “Artinya semua penduduk Kota Malang yang tercatat di Dispendukcapil, sudah ikut BPJS. Inilah penilaian utama dari penghargaan UHC,” jelas pria alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga ini.
Program baik lainnya yakni Pemkot Malang mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki anak asuh di lingkungan terdekatnya untuk menekan angka stunting. Hasil bulan timbang pada Februari 2023 dari 34.382 anak, angka yang berisiko stunting di Kota Malang sebesar 8,9 persen atau 3.084 anak.
Program ini ke depan tidak hanya ASN saja, tapi juga perguruan tinggi dan lembaga lain, dan apabila sudah terbangun database, maka nantinya akan dibagi secara sektoral tiap wilayah.
Pemkot Malang berupaya menekan angka stunting dan targetnya angka yang ada bisa turun 5 persen pada tahun ini. Tahun kemarin angka stunting Kota Malang 9,0 persen, target tahun ini diharapkan mendekati zero.
Setiap ASN diberi tanggung jawab mengasuh antara dua atau satu anak yang beresiko stunting. ASN digerakkan mulai tingkat kelurahan. Setiap ASN bertanggungjawab untuk intervensi di bidang kesehatan anak asuhnya. Seperti terkait kebutuhan asupan gizi yang dapat dikonsultasikan kepada ahli gizi atau nutrisionis.
Para ASN juga wajib memantau anak asuhnya secara berkala untuk dilaporkan ke Dinkes Kota Malang. Data itu akan dievaluasi untuk menentukan kebijakan upaya penekanan angka stunting.
Walaupun ASN digerakkan, Puskesmas tetap bertanggungjawab menganalisis penanganan stunting di Kota Malang, karena angka stunting di Kota Malang merata di 57 kelurahan yang ada.
Dinkes Kota Malang telah berupaya memberikan bantuan seperti suplemen tambahan kepada masyarakat untuk menekan angka stunting. Pemberian suplemen itu juga menyasar pada remaja putri.
Ada tablet tambah darah, pengukuran HB. Kemudian dari ibu hamil, ada 6 pemeriksaan AMC yang harus dilakukan, meliputi pemeriksaan USG oleh dokter yang ada di Puskesmas. Persalinan itu harus di Rumah Sakit.
Dijelaskannya, pihaknya juga menilai penting adanya aspirasi masyarakat yang diterima DPRD saat reses yakni salah satunya akses layanan BPJS kesehatan.
“Anggota-Anggota DPRD Kota Malang menerima banyak warga menyampaikan ingin layanan BPJS Kesehatan lebih dipermudah lagi.
Yakni hanya menggunakan KTP atau NIK saja, tidak lagi harus melalui administrasi yang panjang. Ini akan Kita bantu solusikkan,” urainya.
Ia pun menjelaskan ke depannya pemerintah pusat akan meningkatkan kemudahan akses layanan kesehatan hanya bermodalkan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Kartu BPJS Kesehatan nantinya tidak perlu dibawa-bawa kemana-mana, karena menunjukan NIK saja sudah cukup.
Sejak dua tahun terakhir, Pemkot Malang menganggarkan Rp 140 miliar sampai Rp 150 miliar untuk membayar premi BPJS Kesehatan warga Kota Malang dalam program PBI.
Diketahui, alokasi anggaran untuk PBI dan mendukung UHC secara maksimal di 2023 sebesar Rp 156 miliar. “Alokasi anggaran di 2023 ini untuk UHC kita ada sebesar Rp 156 miliar,” tegasnya
Dengan alokasi anggaran ini untuk memastikan sekitar 280 ribu warga Kota Malang yang kurang mampu terjamin layanan BPJS Kesehatan.
Setiap tahunnya ratusan ribu warga ini dibayarkan iuran BPJS Kesehatannya. Untuk itulah, UHC Kota Malang bisa mencapai 106 persen. Yakni sebanyak 800 ribu lebih penduduk Kota Malang sudah tercover program jaminan kesehatan.
“UHC terdiri dari 3 kelompok. Pertama diikutkan di program bantuan iuran dari pusat, dari daerah dan ketiga dari cover pekerja misal pegawai negeri dan sebagainya. Kita tetap data terus karena memang jumlah warga kita pasti update terus,” kata lelaki yang juga Wakil Ketua Satgas Covid 19 Malang Raya ini.
Satu program baik lainnya adalah, Dinkes Kota Malang membuka berbagai layanan kesehatan gratis di area Car Free Day berbarengan dibukanya halaman Rumah Dinas Wali Kota Malang untuk umum, Februari lalu.
Dinkes didukung oleh para ahli di bidang kesehatan seperti IDAI,PDPI, PERSAGI, Sanitarian Kota Malang, dan Forum Masyarakat Kota Sehat.
Enam layanan tersebut adalah pelayanan gratis pemeriksaan penyakit tidak menular (PTM), layanan vaksinasi Covid-19, pemeriksaan balita gizi buruk, testing untuk gizi buruk pada balita, edukasi kesehatan masyarakat serta edukasi dan testing makanan yang dijajakan di area Car Free Day.
“Enam layanan tersebut dipilih karena masuk dalam program prioritas nasional dan masuk dalam standar pelayanan minimal yang harus dicapai, yang merupakan indikator kinerja pelayanan pemerintah daerah,” imbuh lelaki berjuluk Dokter Rakyat ini.
Selain itu pihaknya juga terus melakukan optimalisasi menggenjot imunitas melakukan vaksinasi Covid-19 dimana dosis 1 dan dosis 2 sudah diatas 100 persen, dosis 3 sudah di angka 80 persen dan dosis 4 sudah hampir 40 persen.
Animo masyarakat terhadap vaksinasi masih terjaga hingga saat ini dan secara rutin vaksinasi Covid-19 masih terus dilakukan untuk mengejar target dosis 4, karena jika dosis 4 bisa mencapai 80 persen, maka telah terbentuk kekebalan komunitas yang lebih baik.
“Yang belum lengkap silahkan, kita ada di Puskesmas dan klinik bahkan di kantor Dinkes Kota Malang untuk melayani vaksinasi Covid-19,” lanjutnya.
Tidak hanya vaksinasi Covid-19, pihaknya juga kini menggenjot capaian imunisasi dasar lengkap (IDL) untuk anak anak dan tahun ini ditargetkan IDL 92,5 persen dari jumlah anak anak di Kota Malang yang berkisar 39 ribu anak.
“Sekarang sudah diatas 80 persen. Harusnya 92,5 persen, karena di 2023 kita upayakan memang minimal 92,5 persen. Itu program rutin yang dilaksanakan di puskesmas, klinik, rumah sakit maupun posyandu. Karena itu merupakan imunisasi rutin program pemerintah,” pungkasnya.
Pewarta : Hadi Triswanto
Editor/Publisher : Aan Imam Marzuki
