BACAMALANG.COM – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno MAP, meminta Dinas Kesehatan melaporkan persoalan yany dihadapi kepada Gubernur Jawa Timur. Hal ini disampaikan Sri Untari saat melakukan kunjungan kerja ke Bakorwil Malang pada Rabu (8/7/2020).
Menurutnya, Dinas Kesehatan memiliki problematik terhadap angaran Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Penambahan Gizi Masyarakat, Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) yang realisasinya sangat kecil.
“Ada yang reaslisasinya baru mencapai 23 persen, dan 32 persen, ini tentunya masih sangat jauh dari harapan. Tetapi kita fahami ada kendala, Jamkesda kaitanya dengan pajak rokok cukai,” kata Sri Untari.
Tetapi kemudian yang terkait dengan pemberian makanan tambahan dari rendahnya serapan ini, maka disarankan Dinkes minta ke Gubernur untuk bisa mengundang dalam rapat kordinasi.
“Tentunya rapat itu yang sifatnya berkala tiga bula atau setengah tahun sekali. Tetapi bisa berbicara masing-masing daerah, dan dilakukan evaluasi kendala apa yang terjadi,” imbuhnya.
Selain itu, wanita yang juga menjabat sebagai anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur itu menyarankan agar Dinkes harus minta pendapat hukum Kejaksaan Tinggi. Ia menilai beberapa Kabupaten dan Kota ada yang bisa mencairkan angaran bahkan ada yang tidak, sehinga rendahnya serapan dari bantuan jaminan kesehatan memiliki solusi yang tepat.
“Sayang kalau anggaran besar tidak terealisasi, hanya menjadi angaran tanpa ada realisasi saran saya tolong lapor ke Gubernur, optimalkan pertemuan dengan Bupati dan Kepala Daerah agar masalah yang timbul bisa terpecahkan,” beber Sri Untari.
Lebih lanjut, Sri Untari menegaskan dalam proses koordinasi tersebut sudah sesuai petunjuk dan arahan Presiden agar angaran publik bisa di cairkan. (Lis/Red)
