BACAMALANG.COM — Momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi kesempatan untuk melihat kembali berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang masih dihadapi masyarakat Jawa Timur.
Ketua Komisi E DPRD Jawa Timur, Dr. Sri Untari Bisowarno, M.AP., mengapresiasi kondisi kehidupan masyarakat Jatim yang dinilai tetap harmonis dan rukun. Namun, di balik situasi tersebut, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius pemerintah bersama seluruh elemen masyarakat.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan. Ironisnya, kekerasan tidak hanya terjadi di ruang publik, tetapi juga di lingkungan keluarga dan sekolah yang semestinya menjadi tempat paling aman bagi anak.
“Rumah dan sekolah yang dianggap aman ternyata masih terdapat hal demikian. Diperlukan komitmen seluruh komponen untuk menjaga dan mengawasi agar tumbuh kembang anak dan perempuan terjamin,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Perhatian juga diarahkan pada persoalan kesehatan mental anak. Penggunaan gadget tanpa pengawasan dinilai dapat meningkatkan risiko anak mengakses konten yang tidak sesuai dengan usia mereka dan berdampak terhadap perkembangan psikologis.
Dalam rapat kerja bersama Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Menur, Komisi E juga mendapat laporan mengenai anak-anak yang mengalami tekanan psikologis hingga depresi akibat ketergantungan terhadap perangkat digital. Bahkan, ditemukan persoalan perilaku seksual yang muncul pada usia sangat dini.
“Yang paling memprihatinkan adalah ketika anak umur 5 tahun sudah menunjukkan ketergantungan pada hal-hal terkait seks. Keluarga adalah benteng utama untuk mengurangi proses ini, didukung oleh lingkungan sekolah serta edukasi yang terus-menerus,” ujarnya.
Antisipasi Gelombang PHK
Di sektor ketenagakerjaan, Komisi E DPRD Jatim turut mencermati potensi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Berdasarkan data yang diterima, sekitar 2.000 pekerja terancam kehilangan pekerjaan dari sejumlah perusahaan yang telah melaporkan kondisi tersebut kepada Disnakertrans Jawa Timur.
Jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena terdapat perusahaan yang belum menyampaikan laporan.
Sri Untari mendorong penguatan koordinasi antara Disnakertrans Jawa Timur dengan pemerintah kabupaten dan kota, terutama di kawasan industri. Langkah tersebut diperlukan agar potensi PHK dapat diantisipasi dan dampaknya terhadap pekerja maupun perekonomian daerah bisa ditekan.
Perubahan Iklim dan Ancaman Karhutla
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah dampak perubahan iklim terhadap meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kawasan pegunungan, termasuk Gunung Bromo, dinilai menjadi salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian dalam upaya mitigasi bencana.
Sri Untari meminta BPBD Jawa Timur memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah. Perguruan tinggi yang memiliki keahlian di bidang kehutanan juga dinilai perlu dilibatkan untuk menyusun strategi mitigasi jangka panjang.
Menurutnya, penanganan bencana tidak cukup dilakukan setelah kejadian. Diperlukan pola pencegahan yang terencana dan berkelanjutan agar risiko kejadian serupa dapat diminimalkan.
Sementara itu, di tengah perlambatan ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat, Sri Untari menilai sektor UMKM harus terus mendapatkan ruang untuk tumbuh. Iklim usaha yang aman, tenang, dan kondusif diperlukan agar pelaku UMKM tetap mampu menjadi salah satu penopang perekonomian masyarakat.
“Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Indonesia Berdaulat, Indonesia Makmur,” pungkasnya.
Pewarta/Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
