Oleh: Ahmad Firdaus
Baru saja, tepat di tanggal 31 Agustus 2026, hajatan terbesar umat Islam tradisional di negara ini, Muktamar ke 35 Nahdlatul Ulama di Jombang, resmi ditutup. Hasilnya? Gus Kikin alias KH Abdul Hakim Mahfudz resmi dinobatkan jadi Ketua Umum PBNU periode 2026 sampai 2031 dengan kemenangan telak, meraih 472 suara dan meninggalkan jauh saingannya KH Zulfa Mustofa yang cuma dapat 262 suara. Di permukaan, di layar TV, dan di koran-koran, Anda bakal melihat gambar ribuan kiai memakai sarung dan peci saling pelukan, senyum sumringah, dan mengucapkan syukur karena proses suksesi berjalan damai. Kelihatannya sejuk banget, kan?
Di balik senyum ramah dan jabat tangan di arena muktamar itu, ada 1 operasi senyap, sebuah kalkulasi politik yang sangat terang, dingin, dan penuh dengan intrik kekuasaan yang aromanya menyengat banget sampai ke Istana Negara. Pertanyaan yang harusnya bikin otak kita meledak bukanlah “Siapa yang menang?”, tapi pertanyaan yang jauh lebih gelap: “Kenapa harus Gus Kikin yang dimenangkan, dan kenapa sistem permainannya harus diubah secara mendadak?”
Mari kita bongkar lapis pertama dari kebusukan ini: Mekanisme Pemilihan. Selama ini, NU itu kebanggaannya adalah demokrasi akar rumput. Dulu memakai sistem one man one vote, di mana setiap pengurus cabang dari Sabang sampai Merauke mempunyai hak suara yang sama buat menentukan siapa ketua umumnya. Itu adalah bentuk kedaulatan rakyat NU yang paling murni. Tapi anehnya, di Muktamar ke 35 ini, sistem itu mendadak disembelih dan diganti sama sistem AHWA atau Ahlul Halli wal Aqdi.
Buat yang nggak ngerti istilah agama, AHWA itu kedengarannya elit dan suci banget, di mana pemilihan diserahkan ke 9 kiai sepuh pilihan. Tapi kalau kita pakai kacamata ilmu politik jalanan, sistem AHWA ini adalah jurus paling licik buat ngebajak demokrasi! Kenapa? Karena buat sebuah kekuatan politik di luar sana sebut saja penguasa istana melobi, menekan, atau “mengkondisikan” 9 orang kiai sepuh itu jauh, dan jauh lebih gampang, lebih murah, dan lebih gampang dikontrol daripada harus ngelobi ribuan pengurus cabang yang tersebar di pelosok desa! Dengan mengubah sistem jadi AHWA, kedaulatan itu ditarik dari tangan rakyat bawah dan diserahkan ke segelintir elite di ruang tertutup. Ini adalah langkah pertama buat membuka pintu intervensi.
Sekarang kita masuk ke jantung hipotesis paling berdarah dari seluruh narasi ini. Kenapa muncul istilah “Paket Istana”? Kenapa gosip bahwa Gus Kikin adalah orangnya Prabowo itu berhembus kencang banget sampai harus dibantah berkali-kali? Jawabannya ada di logika pertahanan hidup sebuah rezim.
Coba posisikan diri sebagai Prabowo Subianto yang lagi duduk di kursi presiden hari ini. Negara lagi nggak baik-baik aja. Ekonomi morat-marit, rakyat di bawah lagi gampang banget tersulut emosinya, dan oposisi jalanan mulai berisik. Di situasi yang gampang meledak kayak gini, apa ancaman terbesar buat kekuasaan ? Ancaman terbesar bukan partai politik oposisi di DPR. Partai itu gampang dibeli, gampang dikasih jatah menteri. Ancaman terbesar sebuah rezim adalah Civil Society atau kekuatan masyarakat sipil yang independen.
Dan di Republik Indonesia ini, kekuatan masyarakat sipil paling raksasa, paling solid, dan paling mematikan kalau mereka ngamuk adalah Nahdlatul Ulama, dengan massa lebih dari 100.000.000 orang!
Kalau 100.000.000 massa ini dipimpin sama ketua umum yang independen, yang keras kepala, yang berani menentang kebijakan pemerintah kalau kebijakannya menyengsarakan rakyat, maka istana nggak bakal bisa tidur nyenyak. Makanya, istana tidak boleh membiarkan PBNU jatuh ke tangan orang yang salah. Istana butuh figur yang akomodatif, figur yang gampang diajak ngopi bareng, figur yang kalau dikasih kode bakal langsung nurut. Dan dari semua kandidat yang ada, Gus Kikin adalah profil yang paling sempurna buat ngisi peran sebagai “bemper” kekuasaan ini. Sikap pro-pemerintah yang langsung ditunjukin sama Gus Kikin sesaat setelah dia terpilih adalah bukti valid yang menjawab semua kecurigaan itu.
Tapi apa fungsi politik sebenarnya dari membajak PBNU ini? Kenapa harganya sebegitu mahalnya? Mari dibedah 4 alasan gelap kenapa rezim ini mutlak butuh PBNU ada di dalam genggaman mereka.
Alasan pertama: Mengamankan tiket 2029 sejak hari ini. Politik itu bukan lari sprint 100 meter, ini lari maraton. Pilpres 2029 mungkin masih 3 tahun lagi, tapi perang aslinya udah dimulai dari sekarang. Dengan menaruh sosok yang ramah sama istana di pucuk pimpinan PBNU, rezim Prabowo lagi mengunci akses langsung ke ribuan pondok pesantren, puluhan ribu kiai kampung, dan jutaan jamaah tahlilan di seluruh pelosok Jawa dan Indonesia. Ini adalah mesin pendulang suara paling organik dan paling loyal yang tidak bisa dibeli pakai baliho atau iklan TV. Kalau bisa dikontrol imamnya, makmumnya bakal ikut. Istana butuh PBNU bukan buat hari ini saja, tapi buat memastikan kelangsungan kekuasaan mereka di periode berikutnya.
Alasan kedua: Meredam potensi kudeta sosial. Kira-kira apa yang ditakutkan sama setiap jenderal yang berkuasa? Kemarahan rakyat yang dikasih legitimasi agama. Kalau mahasiswa demo, istana tinggal menurunkan polisi menembakkan gas air mata. Kalau buruh demo, istana tinggal membayar buzzer menyerang di media sosial. Tapi kalau Banser, kiai, dan jutaan santri yang turun ke jalan teriak takbir menentang kezaliman penguasa? Negara bisa lumpuh dalam hitungan jam! Dengan memenangkan Gus Kikin, istana lagi masang katup pengaman. Mereka memastikan kalau PBNU bakal selalu mengeluarkan statemen “mari kita jaga kondusifitas bangsa” atau “mari kita hormati pemimpin kita” tiap kali rakyat mulai muak sama kebijakan pemerintah. PBNU disulap jadi alat pemadam kebakaran melindungi pantat penguasa.
Alasan ketiga: Stempel Halal buat kebijakan kontroversial. Ke depan, rezim ini pasti bakal mengeluarkan banyak kebijakan kontroversial. Entah itu urusan merampas tanah adat demi proyek strategis, obral izin tambang yang merusak lingkungan, atau menaikkan pajak buat rakyat miskin. Tiap kali kebijakan kotor ini diprotes sama LSM atau akademisi, istana butuh 1 lembaga raksasa yang punya otoritas moral buat maju ke depan dan bilang: “Kebijakan pemerintah ini sudah sesuai dengan kaidah fikih demi kemaslahatan umat.” PBNU bakal dijadiin stempel – stempel karet, stempel halal buat mencuci dosa-dosa kebijakan oligarki. Dan kita semua tahu, beberapa waktu lalu PBNU saja sudah menerima konsesi tambang batu bara. Itu adalah bentuk transaksi paling telanjang di mana agama ditukar sama kapital.
Alasan keempat: Membersihkan sisa-sisa independensi kepengurusan lama. Penguasa nggak suka sama pemimpin ormas yang punya agenda sendiri atau yang terlalu dominan secara intelektual dan politik. Rezim butuh pemimpin yang “aman”, yang nggak bakal bikin manuver mengejutkan yang bisa merusak stabilitas koalisi istana. Memastikan Gus Kikin menang dengan selisih suara yang gila-gilaan, 472 berbanding 262, adalah cara istana mengirim pesan ke seluruh internal NU: “Ini orang kami, ini pilihan pusat, jangan ada yang berani melawan.”
Inilah titik paling viral, paling ngenes, dan paling bikin sakit hati dari seluruh teater Muktamar ke 35 ini. Coba bayangkan nasib Mbah-mbah di kampung, petani miskin di pedesaan Jawa Timur atau Jawa Tengah. Mereka yang tiap bulan ikhlas menyisihkan uang Rp 5.000 atau Rp 10.000 dari hasil panen yang tidak seberapa buat disumbangkan ke kotak amal Lailatul Ijtima’ NU. Mereka yang dengan tulus mencium tangan kiai karena percaya kalau NU itu adalah pelindung mereka dari kejamnya dunia.
Rakyat kecil itu tidak pernah tahu kalau organisasi suci yang mereka bela mati-matian itu, hari ini udah di- hijack dan diubah fungsinya jadi sekadar anak cabang dari partai penguasa. Kedaulatan jutaan Nahdliyin itu udah digadaikan di atas meja lobi politik tingkat tinggi demi mengamankan kursi presiden dan kepentingan para bos – bos yang dikenal sebagai Naga Tanah air.
Muktamar di Jombang kemarin bukan cuma soal pergantian pengurus. Itu adalah lonceng kematian buat independensi masyarakat sipil di Indonesia. Ketika lembaga agama terbesar di sebuah negara sudah sukses dikendalikan secara absolut oleh istana, maka di detik itu juga, rakyat kecil sudah nggak mempunyai lagi tempat berlindung. Kita semua dibiarkan sendirian berhadapan sama mesin kekuasaan yang rakus. Jadi, mulai sekarang, kalau Anda melihat ada kiai atau elit ormas memakai jubah kebesaran ngomong soal agama dan negara di TV, jangan cuma mendengarkan dalil bahasa Arabnya. Tatap baik-baik bayangan di belakang punggungnya, karena di sanalah para oligarki dan penguasa politik lagi asyik ketawa narik-narik tali bonekanya.
*) Penulis Ahmad Firdaus, Aktivis Jalanan Marhenisme dan Aktivis Akar Rumput Nahdlatul Ulama
*) Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis
