BACAMALANG.COM-Universitas Brawijaya (UB) mengusulkan enam unit kerja untuk meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yakni Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Ilmu Komputer (Filkom), Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika (FSTeM), Fakultas Animal Science dan Teknologi Peternakan (FAST), Sekolah Pascasarjana, serta PSDKU Kediri.
Hal ini dikemukakan saat Workshop Strategi Internalisasi Pembangunan ZI di Perguruan Tinggi dengan Kementerian PAN-RB di aula FILKOM UB pada Kamis (3/9/2026). Saat ini, satu unit telah meraih predikat WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani), yakni Fakultas Teknologi Agroindustri dan Bioindustri (FTAB).
Fakultas Sains, Teknologi, dan Matematika (FSTeM), yang menjadi salah satu yang diusulkan untuk WBK ini berfokus pada perubahan budaya kerja untuk menghasilkan dampak nyata bagi civitas akademika dan masyarakat.
Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kewirausahaan Mahasiswa FSTeM UB, Prof. Chomsin Sulistya Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D menuturkan, Zona Integritas ZI tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan dokumen administratif, melainkan wujud tata kelola yang Bersih (zero tolerance gratifikasi dan pungli), Akuntabel, serta Melayani secara cepat, transparan, dan inklusif.
“Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, kami merancang kerangka kerja terukur melalui lima langkah strategis, antara lain
komitmen pimpinan, pemetaan risiko layanan, digitalisasi proses, pencapaian quick wins, serta evaluasi berbasis bukti. Langkah ini diselaraskan dengan area implementasi reformasi birokrasi, mencakup manajemen perubahan, penataan tata laksana, hingga penguatan pelayanan publiK,” paparnya.
Melalui upaya ini, imbuh Prof. Chomsin, FSTeM UB menegaskan komitmen bersama untuk membangun Zona Integritas dari langkah-langkah kecil secara konsisten—melayani dengan hati, bekerja berbasis data, dan terus melakukan perbaikan berkelanjutan.
Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN-RB, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, menilai digitalisasi sebagai peluang untuk memperkuat reformasi birokrasi. Teknologi dinilai dapat membuat proses bisnis dan pengelolaan anggaran semakin transparan serta memungkinkan masyarakat melakukan pemantauan berbasis data.
“Fokus utama pengembangan WBK maupun WBBM adalah pelayanan, terutama kepada mahasiswa. Harapannya pelayanan kepada mahasiswa semakin baik dan mengedepankan nilai-nilai integritas,” tandas Erwan.
Pewarta/Editor: Nedi Putra AW
