Oleh: M. Idris
Krisis iklim bukan lagi sekadar perdebatan tentang lingkungan. Persoalan ini semakin berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, mulai dari ancaman banjir dan kekeringan hingga risiko terhadap ketahanan pangan, pekerjaan, dan daya beli rumah tangga.
Pesan yang terpampang dalam kampanye Greenpeace, “Bencana Makin Parah, Hidup Makin Susah, Apa Kerja Pemerintah?”, menyuarakan kegelisahan publik mengenai efektivitas kebijakan negara dalam menghadapi persoalan yang saling berkaitan tersebut.
Pertanyaan itu patut dijawab melalui kebijakan dan hasil nyata. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memperkuat mitigasi bencana, melindungi kawasan ekologis, mempercepat transisi energi bersih, serta memastikan masyarakat memiliki akses terhadap pangan, energi, dan layanan dasar dengan harga yang terjangkau.
Namun, persoalan ini tidak dapat diselesaikan dengan menyederhanakan seluruh kenaikan biaya hidup sebagai akibat langsung perubahan iklim. Harga kebutuhan pokok juga dipengaruhi oleh distribusi, kebijakan perdagangan, biaya produksi, kondisi pasar, dan berbagai faktor ekonomi lainnya. Karena itu, solusi yang efektif harus didasarkan pada data dan memahami hubungan antarfaktor tersebut.
Kritik publik seharusnya menjadi dorongan bagi pemerintah untuk membuka data, mengevaluasi kebijakan, dan menunjukkan capaian yang dapat diukur. Pada saat yang sama, masyarakat juga berhak mengetahui apakah anggaran penanggulangan bencana, perlindungan lingkungan, dan program kesejahteraan telah memberikan manfaat nyata.
Pada akhirnya, keberhasilan menghadapi krisis iklim tidak cukup dinilai dari banyaknya program yang diumumkan. Ukurannya adalah berkurangnya risiko bencana, terjaganya lingkungan, meningkatnya ketahanan ekonomi masyarakat, dan terlindunginya kelompok yang paling rentan.
Krisis iklim membutuhkan tindakan nyata, sedangkan kesejahteraan rakyat membutuhkan kebijakan yang adil. Keduanya bukan pilihan yang harus dipertentangkan, melainkan tanggung jawab yang perlu dijalankan secara bersamaan.
*) Penulis: M. Idris, Ketua DPK GMNI Fakultas Tarbiyah Universitas Al-Qolam Malang.
*) Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.
