BACAMALANG.COM – Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) saat BBM bersubsidi tersedia di Kabupaten Malang menjadi sorotan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Malang. Kondisi tersebut dinilai tidak sekadar menyangkut persoalan antrean, tetapi juga berdampak terhadap waktu dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sekretaris DPC GMNI Kabupaten Malang, Zainal Muhammad Hosin, menilai kondisi itu perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dan pihak terkait. Menurutnya, masyarakat, terutama mereka yang menggantungkan penghasilan pada mobilitas kendaraan, tidak seharusnya terus menanggung dampak dari ketidakpastian ketersediaan BBM subsidi.
“BBM bagi masyarakat bukan sekadar bahan bakar kendaraan. Bagi petani, buruh, pedagang, dan pelaku UMKM, BBM berkaitan langsung dengan aktivitas mereka sehari-hari. Kalau untuk mendapatkan BBM subsidi saja harus mengantre panjang, tentu ada waktu dan tenaga masyarakat yang ikut terkuras,” ujar Zainal.
Ia menegaskan, antrean panjang yang terjadi berulang kali tidak semestinya dianggap sebagai kondisi lumrah. Sebaliknya, situasi tersebut perlu ditelaah untuk mengetahui apakah dipengaruhi peningkatan kebutuhan, keterbatasan pasokan, atau persoalan distribusi.
“Jangan sampai antrean panjang rakyat akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang normal. Kita jangan membiasakan masyarakat dengan kondisi yang seharusnya justru menjadi bahan evaluasi,” katanya.
GMNI Soroti Pasokan dan Distribusi BBM
Zainal berpandangan, persoalan BBM bersubsidi tidak cukup diukur dari ada atau tidaknya bahan bakar di SPBU. Kepastian pasokan, kelancaran distribusi, serta kesesuaiannya dengan kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kabupaten Malang juga perlu mendapat perhatian.
Sebagai daerah dengan wilayah luas dan aktivitas ekonomi yang beragam, Kabupaten Malang memiliki masyarakat yang bergantung pada mobilitas kendaraan untuk bekerja, berdagang, bertani, maupun menjalankan usaha.
Karena itu, antrean panjang ketika BBM subsidi tersedia dinilai perlu ditelusuri lebih lanjut agar penyebabnya dapat diketahui secara jelas.
“Pertanyaannya sederhana, kenapa ketika BBM subsidi tersedia antreannya bisa panjang sekali? Apakah kebutuhan masyarakat memang meningkat, pasokannya terbatas, atau ada persoalan dalam distribusi? Ini yang perlu dilihat secara terbuka,” ujarnya.
Ia juga menilai masyarakat berhak memperoleh informasi yang transparan mengenai kondisi pasokan dan distribusi BBM bersubsidi. Dengan demikian, warga tidak hanya dihadapkan pada antrean tanpa mengetahui penyebab maupun kepastian ketersediaannya.
“Masyarakat jangan hanya disuruh mengantre dan menunggu. Mereka juga berhak mendapatkan informasi yang jelas mengenai kondisi yang sebenarnya,” lanjutnya.
Waktu Antrean Berdampak pada Ekonomi Rakyat
Selain persoalan ketersediaan, GMNI Kabupaten Malang turut menyoroti nilai ekonomi dari waktu yang terbuang selama mengantre BBM.
Menurut Zainal, bagi pekerja harian, pedagang, pengemudi, dan pelaku usaha kecil, waktu merupakan bagian penting dari produktivitas. Antrean yang berlangsung lama berpotensi menghambat pekerjaan dan mengganggu aktivitas ekonomi mereka.
“Satu atau dua jam bagi orang yang bekerja harian itu bukan waktu yang kecil. Ada pekerjaan yang tertunda, ada aktivitas yang terganggu. Karena itu, persoalan antrean BBM juga harus dilihat dari sisi ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap pemerintah dan pihak terkait memberikan perhatian serius, terutama apabila antrean panjang terus terjadi di sejumlah SPBU. Evaluasi diperlukan agar persoalan tersebut tidak terus membebani masyarakat yang membutuhkan BBM untuk menunjang mata pencaharian.
“Saya melihat ini sebagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat. Ketika BBM sulit didapat atau masyarakat harus menghabiskan waktu lama untuk mengantre, tentu ada konsekuensi ekonomi yang mereka tanggung,” jelasnya.
Desak Kepastian Ketersediaan BBM Subsidi
Lebih lanjut, Zainal mendorong agar evaluasi dilakukan terhadap ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah Kabupaten Malang.
Menurutnya, kepastian pasokan menjadi hal penting agar masyarakat tidak perlu berulang kali mencari SPBU yang masih menyediakan BBM subsidi atau menghadapi antrean panjang setiap kali mengisi bahan bakar.
“Intinya sederhana, rakyat membutuhkan kepastian. Jangan sampai masyarakat harus berulang kali mencari SPBU yang masih memiliki BBM subsidi, kemudian kembali menghadapi antrean panjang ketika mendapatkannya. Kalau kondisi ini terus terjadi, tentu perlu ada evaluasi,” katanya.
Ia menambahkan, BBM bersubsidi memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, persoalan ketersediaannya perlu dilihat tidak hanya dari aspek pelayanan di SPBU, tetapi juga dari dampaknya terhadap kehidupan warga.
“Jangan sampai kita terlalu terbiasa melihat rakyat mengantre, sampai lupa bahwa di balik antrean itu ada orang yang sedang mengejar pekerjaan, mencari nafkah, dan memenuhi kebutuhan keluarganya,” tegasnya.
GMNI Kabupaten Malang berharap pemerintah dan pihak terkait dapat memastikan ketersediaan BBM bersubsidi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat, disertai distribusi yang terpantau dan informasi yang transparan.
“Bagi masyarakat kecil, antrean panjang bukan semata persoalan barisan sepeda motor dan mobil di SPBU. Di baliknya, ada waktu kerja yang tersita, potensi pendapatan yang berkurang, serta aktivitas ekonomi keluarga yang dapat ikut terganggu,” imbuhnya.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
