BACAMALANG.COM – Sebanyak tiga kali surat undangan dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diacuhkan oleh pihak Gojek kota Malang. Pasalnya sejak pengiriman surat pertama hingga ketiga kalinya terkait sinkronisasi data, pihak Gojek kota Malang tidak ada yang menghadiri undangan Bapenda tersebut.
Mereka berkelit keberatan memenuhi permintaan Bapenda dan hanya memberikan jawaban melalui surat jawaban yang dikirimkan kepada Bapenda. Gojek selaku pemilik lini layanan Go Food itu berkilah tidak memiliki otoritas dan hak untuk memberikan data yang diharapkan Bapenda untuk sikronisasi.
Kepala Bapenda Kota Malang, Ir Ade Herawanto MT, membenarkan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat undangan sebanyak tiga kali namun tidak ada yang hadir. Karena pertimbangan faktor psikologis masyarakat di masa pandemi Covid-19, Bapenda hanya bisa menghimbau agar bisa bekerjasama dengan baik.
“Hal ini sesuai instruksi Bapak Walikota dan arahan Komisi B DPRD tentang transaksi online. Sinkronisasi data diperlukan karena pajak yang mereka himpun adalah dari customer,” kata Ade d’Kross, Rabu (1/7/2020).
Pria yang juga dikenal sebagai tokoh Aremania ini menambahkan, jika perlu adanya kerjasama atau sinkronisasi dilegalkan melalui perjanjian kerjasama dan MoU.
“Karena ini semua juga demi kepentingan masyarakat Bhumi Arema, bukan untuk kepentingan Pemkot saja,” tandas Sam Ade sapaan akrabnya yang juga dikenal sebagai tokoh pemuda dan olahraga tingkat nasional.
Salah satu lini yang menjadi perhatian Bapenda saat ini ialah transaksi online, seperti pada sektor kuliner, perhotelan dan periklanan. Pada masa pandemi umumnya masyarakat begitu memanfaatkan kemudahan transaksi via aplikasi online yang pilihannya juga semakin banyak.
Ditengah kondisi pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir ini semakin membiasakan masyarakat kita dengan jasa aplikasi online atau digital. Kebanyakan dari masyarakat saat ini sudah menggunakan aplikasi online seperti pesan makanan, booking hotel hingga pemasangan reklame via online. Selain itu, pengelola usaha kuliner seperti resto, cafe serta manajemen hotel dan pengusaha reklame harus menyadari bahwa mereka tetap menghimpun pajak dari customer.
Terpisah, Walikota Malang, Sutiaji sempat mengeluarkan surat edaran (SE) saat pandemi Covid-19 yang mengutamakan pelayanan resto, cafe dan rumah makan melalui sistem take away. Sehingga dari hasil sidak serta pemantauan di lapangan diperoleh bukti-bukti tentang makin meningkatnya omzet transaksi online pada sektor usaha terkait. (Lis/Red)
