BACAMALANG.COM – Presiden terpilih Prabowo Subianto belum menyatakan jumlah kementerian yang akan dibentuk pada masa pemerintahannya nanti. Hal ini ditegaskan juru bicara Menteri Pertahanan RI, Dr. Dahnil Anzar Simanjuntak, SE, ME, Senin (13/5/2024).
“Nggak pernah Pak Prabowo menyampaikan itu. Misalnya ada yang menyebutkan akan dibentuk 40 kementerian bahkan ada yang bilang 60, itu tidak jelas sumbernya,” ujar Dahnil usai menjadi narasumber diskusi bertajuk Harmoni Membangun Negeri, di Aula BAU Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (13/5/2024).
Ia menyebutkan, saat ini Prabowo masih dalam tahap menurunkan, derivikasi atau break-down visi dan program dalam membentuk kementerian atau kelembagaan.
“Istilahnya ‘menginstitusionalisasikan’ program dan visi yang ada, artinya misalnya titik fokus kami di makan siang gratis, nantinya akan dilaksanakan oleh badan atau kelembagaan tersendiri, jadi belum ada finalisasi jumlah kementerian yang akan dibentuk,” bebernya.
Ia menjelaskan, bahwa prinsip Prabowo dalam membentuk kabinet ini istilahnya adalah “structure follow goals” atau “structure follow strategy”, yang artinya dibuat atau diturunkan dahulu program-programnya, ini akan dilaksanakan oleh kementerian mana.
“Kalau ternyata tidak ada, ya, apakah kementerian itu perlu kita gabungkan atau kita pisahkan, itu nanti dalam proses kajian, belum pada keputusan berapa jumlah menterinya. Nah, setelah itu selesai barulah nanti Pak Prabowo akan menaruh orang-orangnya, misalnya di sini siapa, di kementerian ini yang pas siapa? Nah sumbernya dari mana? Ya tentu dari partai politik dan juga dari banyak kalangan,” tegasnya.
Dikatakan Dahnil, ada dua kriteria penting bagi Prabowo dalam menentukan siapa yang akan membantunya dalam jajaran kabinet nanti.
“Pertama adalah integritas lalu yang kedua adalah kompetensi. Jadi integritas ya termasuk anti korupsi, tidak terlibat korupsi dan macam-macam, sementara kompetensi tentu dia punya keahlian di bidang itu,” jelasnya.
Menurut Dahnil, itulah sebabnya mengapa Prabowo tidak membuat dikotomi antara profesional dan non-profesional yang ada adalah partai politik dan non partai politik.
“Artinya apa? Ya, syaratnya orang-orang partai politik jika jadi menteri juga harus profesional di bidangnya,” tutup politikus Partai Gerakan Indonesia Raya ini.
Diskusi bertajuk Harmoni Membangun Negeri yang mengusung tema Refleksi Kedewasaan Berdemokrasi Pasca Pemilu 2024, ini juga menghadirkan cendekiawan Muhammadiyah Prof. Zuly Qodir M.Ag. dan Direktur Eksekutif Deep Indonesia Neni Nur Hayati M.I.Kom.
Pewarta : Nedi Putra AW
Editor/Publisher: Aan Imam Marzuki
