BACAMALANG.COM — Nama Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Nazali Lempo, S.H., M.H., M.Tr.Opsla., CHRMP dinilai memiliki pengalaman yang relevan untuk dipertimbangkan dalam proses penentuan calon Jaksa Agung Republik Indonesia.
Pandangan tersebut disampaikan Damanhury Jab, S.H., Ketua Umum Pelindung Tanah Air (PELITA) 08 sekaligus Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Malang, Penasehat Ormas Nusantara Bersatu Malang Raya, serta Sekretaris Hukum, HAM dan Advokasi Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Kabupaten Malang.
Damanhury menyebut pengalaman Nazali Lempo sebagai purnawirawan perwira tinggi TNI Angkatan Laut, terutama dalam bidang hukum dan penegakan hukum militer, menjadi salah satu aspek yang menurutnya layak diperhatikan.
“Saya secara pribadi maupun dalam kapasitas sebagai pimpinan ormas menyatakan dukungan agar Laksamana Muda TNI (Purn.) Dr. Nazali Lempo dipertimbangkan sebagai salah satu figur dalam proses penentuan Jaksa Agung Republik Indonesia,” ujar Damanhury kepada awak media, Senin (28/9/2026).
Menurut dia, pengalaman panjang Nazali Lempo di lingkungan hukum militer memberikan perspektif tersendiri dalam memahami persoalan penegakan hukum, kedisiplinan organisasi, tata kelola institusi hingga pentingnya kepastian hukum.
Sejumlah pemberitaan mengenai rekam jejak Nazali Lempo menyebut dirinya pernah berkiprah di lingkungan Polisi Militer dan peradilan militer. Ia antara lain pernah menjabat sebagai Danpuspomal, Danpuspom TNI dan Oditur Jenderal TNI. Setelah memasuki masa purnatugas, Nazali juga disebut menjalankan profesi sebagai advokat.
Bagi Damanhury, pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan karena posisi Jaksa Agung tidak hanya berkaitan dengan pemahaman hukum, tetapi juga kepemimpinan terhadap institusi penegak hukum dengan kewenangan yang luas.
“Kejaksaan merupakan institusi strategis negara. Jaksa Agung tidak hanya membutuhkan kemampuan memahami hukum secara teoritis, tetapi juga membutuhkan pengalaman kepemimpinan, keberanian mengambil keputusan, integritas dan kemampuan menjaga marwah institusi,” katanya.
Tantangan Penegakan Hukum
Damanhury mengatakan tantangan penegakan hukum nasional terus berkembang. Persoalannya tidak hanya menyangkut tindak pidana korupsi, tetapi juga kejahatan ekonomi, pencucian uang, kejahatan siber, kejahatan lingkungan, perdagangan manusia hingga kejahatan lintas wilayah dan negara.
Menurutnya, kondisi tersebut membutuhkan kepemimpinan yang mampu memadukan pemahaman hukum dengan kemampuan manajerial serta kepemimpinan institusional.
“Saya melihat Nazali Lempo bukan hanya dari pangkat dan latar belakang militernya. Yang lebih penting adalah pengalaman yang dibangun selama pengabdian, terutama pengalaman di bidang hukum dan penegakan hukum. Itu yang menurut saya menjadi nilai tambah,” ujar Damanhury.
Ia juga menilai pengalaman Nazali sebagai advokat setelah purnawirawan dapat memberikan perspektif tambahan dalam melihat persoalan hukum, baik dari sisi institusi negara maupun masyarakat dan pencari keadilan.
Damanhury kemudian menyinggung Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Menurutnya, regulasi tersebut menempatkan Jaksa Agung sebagai pimpinan sekaligus penanggung jawab tertinggi Kejaksaan yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta kewenangan institusi tersebut.
Karena itu, menurut Damanhury, proses penentuan Jaksa Agung perlu mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kompetensi, pengalaman, integritas, kepemimpinan hingga pemahaman terhadap persoalan hukum nasional.
“Kita tentu menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden sebagai pihak yang memiliki kewenangan konstitusional dan mekanisme yang berlaku. Tetapi masyarakat juga memiliki hak untuk menyampaikan pandangan mengenai figur yang menurut penilaiannya memiliki pengalaman dan kapasitas yang relevan,” ujarnya.
Bukan Menggeser Figur Lain
Damanhury menegaskan, dukungannya terhadap Nazali Lempo bukan dimaksudkan untuk mengesampingkan figur lain yang juga memiliki pengalaman dan kapasitas.
Ia menyebut pernyataannya sebagai aspirasi agar rekam jejak serta pengalaman Nazali Lempo turut menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses penentuan pimpinan Kejaksaan Agung.
“Harapan saya sederhana, Kejaksaan harus semakin kuat, profesional dan dipercaya masyarakat. Hukum jangan hanya tajam dalam penindakan, tetapi juga harus menghadirkan rasa keadilan. Karena itu, figur yang memiliki pengalaman, integritas dan keberanian moral harus mendapatkan ruang untuk dipertimbangkan,” tegasnya.
Menurut Damanhury, pengalaman Nazali Lempo di bidang hukum militer, kepemimpinan institusi serta profesi hukum merupakan sejumlah aspek yang dinilainya relevan untuk diperhitungkan.
“Bagi saya, Nazali Lempo memiliki modal pengalaman yang cukup kuat untuk dipertimbangkan. Apakah nantinya beliau dipercaya atau tidak, itu merupakan kewenangan Presiden dan mekanisme negara. Tetapi sebagai bagian dari masyarakat sipil, saya melihat beliau merupakan salah satu figur yang patut diberi ruang untuk dipertimbangkan,” pungkas Damanhury.
Pewarta: Eko Sabdianto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
