BACAMALANG.COM – Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (Gertak) Malang Raya menilai pertemuan yang dilakukan sejumlah Kepala OPD Pemkab Malang dengan mantan Bupati Malang Rendra Kresna yang berstatus terpidana korupsi sangat tidak beretika.
Menurut Koordinator Gertak Malang Raya, Rizan, pertemuan tersebut dengan dalih apapun sangat tidak etis. Terlebih berdasarkan informasi yang dia terima, pertemuan itu dilakukan saat jam kerja.
Bukan hanya sejumlah Kepala OPD yang datang, tapi ada juga Bupati Malang saat ini, HM Sanusi dan Pj Walikota Malang, Wahyu Hidayat, yang hadir ke kediaman RK di Pakis.
“Sangat disayangkan, seharusnya pertemuan yang mungkin dimaksudkan sebagai bentuk kekeluargaan itu bersifat personal dilaksanakan di luar hari dan jam kerja. Selain itu, harusnya Bupati (Sanusi, red) peka terhadap tugas utamanya sebagai Bupati adalah memprioritaskan pelayanan kepada warga Kabupaten Malang. Apalagi dari foto yang beredar, dalam pertemuan itu Bupati Malang Sanusi mengajak aparatur Pemda Kabupaten Malang. Sungguh miris dan jauh dari nilai etika. Padahal di Pusat, PDI Perjuangan lagi berjuang soal etika politik, karena etika itu melampaui hukum itu sendiri, nah ini kadernya di daerah kok malah mengabaikan etika” kata Rizan, Kamis (25/4/2024).
Bupati Malang HM Sanusi dan Pj Walikota Malang Wahyu Hidayat saat menemui Rendra Kresna. (ist)
Ditegaskan Rizan, seharusnya Bupati Sanusi lebih mengutamakan pelayanan terhadap masyarakat, bukan malah menyambut kedatangan eks terpidana korupsi.
“Selain nir etika, tindakan Bupati tersebut juga bermasalah secara yuridis. Karena hal tersebut mengabaikan tugas seorang Bupati yang diamanatkan dalam Pasal 65 undang-undang 23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Bupati memiliki tugas memimpin pelaksanan urusan pemeritahan yang dibantu aparatur Pemda. Tugas melaksanakan urusan pemerintahan itu bila disadari banyak sekali, mulai mengurusi orang hidup, hingga orang yang telah meninggal sekalipun. Setiap warga Kabupaten Malang berhak mendapat layanan publik dan perlakuan yang sama atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang diemban dalam tugas seorang Bupati,” cetusnya.
Lebih lanjut, Rizan menjelaskan, Bupati Sanusi dan sejumlah Kepala OPD semestinya menjaga etika dan norma-norma dalam bermasyarakat. Terlebih, Rizan bilang, mereka semua adalah pejabat publik yang akan berpengaruh terhadap penilaian dari masyarakat.
“Selain bertentangan dengan aturan tugasnya, Bupati seharusnya dapat meresapi dan memahami sungguh-sungguh kewajibannya sebagai seorang kepala daerah, sesuai yang diamanatkan dalam Pasal 67 undang-undang Pemda, yakni menjaga etika dan norma dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik, termasuk mendukung program pemerintah tentang pemberantasan korupsi dengan memberikan sanksi moral kepada mantan pejabat yang korupsi,” pungkasnya.
Pewarta : Dhimas Fikri
Editor/Publisher : Aan Imam Marzuki
