BACAMALANG.COM – Caleg DPRD Kabupaten Malang terpilih 2024-2029, Abdul Qodir saat dimintai tanggapan terkait pernyataan Bupati Malang HM Sanusi yang menyampaikan belum akan melaksanakan open bidding jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) langsung mengamini.
“Kalau mengacu kepada proses pengisian jabatan Sekda, sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya memang benar dan sudah tepat apa yang disampaikan Bupati, sebelum melaksanakan open bidding, prosesnya memang harus melalui usulan kepada Mendagri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” kata Abdul Qodir, Jumat (5/4/2024).
Pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang bilang, semestinya jabatan Sekda saat ini memang dikosongkan sementara, untuk melaksanakan open bidding jika mengacu pada aturan yang berlaku. Agar selanjutnya dapat dilakukan tahapan menjaring calon Sekda definitif.
“Artinya, untuk masa Pj Sekda, Bupati sangat paham aturan. Acuan beliau sama dengan saya, Pasal 214 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga Perpres nomor 3 tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, dan Bupati tidak perlu mengajukan ke KASN, sebab KASN sudah dibubarkan,” jelasnya.
Abdul Qodir pun membeberkan, dasar yang dapat dijadikan acuan Bupati Malang adalah memberikan ruang penuh kepada Wahyu Hidayat untuk menuntaskan tugasnya sebagai Pj Walikota Malang. Kemudian, Bupati Malang memerlukan Sekda definitif sebagai pembantu akselerasi kinerja Pemkab Malang.
“Jadi apabila Bupati merasa perlu memberikan ruang kepada Wahyu Hidayat untuk fokus melaksanakan tugasnya sebagai Pj Walikota Malang, dan beliau merasa butuh Sekda definitif sebagai pembantu akselerasi kinerja Pemkab Malang maka perlu dipikirkan untuk membuat usulan. Step awalnya dimulai dari permohonan mengkosongkan jabatan Sekda dulu, dan ini dapat dimulai dengan mengajukan permintaan rekomendasi untuk melaksanakan mutasi atau rotasi terlebih dahulu. Semisal, Sekda ke JPT (Jabatan Pimpinan Tinggi, red) staf ahli, jadi jangan salah konsep, konsep usulannya adalah mutasi atau rotasi jabatan dulu untuk ‘mengosongkan’ jabatan Sekda, dan itu gak perlu ke KASN, sebab KASN sudah dibubarkan, dan Bupati saya yakin sudah tahu kalau KASN sudah di bubarkan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Abdul Qodir menjelaskan, apabila HM Sanusi kembali maju dalam Pilkada serentak 2024, maka usulan tersebut di atas harus disampaikan 6 bulan sebelum adanya penetapan Calon Kepala Daerah. Hal itu berdasarkan Pasal 71 undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.
“Substansi kritik saya adalah mengingatkan Bupati bahwa jabatan Pj Sekda dibatasi oleh regulasi, dan memberikan pandangan bahwa apabila dirasa perlu Bupati bisa mengusulkan pergantian jabatan Sekda definitif,” tegasnya.
Terakhir, Abdul Qodir menuturkan, segala kritik dan saran yang ditujukan kepada Bupati Malang memiliki tujuan baik demi peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Malang.
“Ketika rakyat melakukan kritik demi kebaikan fungsi pelayanan jangan dimaknai like or dislike, terlebih prejudice untuk memuluskan kepentingan pribadi. Justru rakyat kritis itu bagus, tandanya rakyatnya Bupati Malang memiliki kepedulian dan rasa kecintaan terhadap tanah tumpah darahnya dan Bupatinya yang moderat,” Abdul Qodir mengakhiri.
Pewarta : Dhimas Fikri
Editor/Publisher : Aan Imam Marzuki
