Oleh : Ruwiyanto, S.Kom, MM*
Penguasa seolah tidak pernah belajar dari sejarah. Setiap kali rakyat turun ke jalan, suara protes itu segera dicap sebagai gerakan yang ditunggangi atau dibiayai pihak tertentu. Narasi ini sudah menjadi jurus basi untuk meredam legitimasi demonstrasi. Namun, justru dengan terus-menerus melontarkan tudingan itu, pemerintah memperlihatkan kelemahannya: takut pada kebenaran, dan enggan berhadapan dengan kenyataan pahit bahwa sistem pemerintahan yang mereka jalankan memang bobrok.
Rakyat tidak butuh bayaran untuk marah. Ketika harga kebutuhan pokok melambung, sementara pejabat sibuk memperkaya diri, ketika pajak makin mencekik, sementara fasilitas publik terbengkalai; ketika hukum dipermainkan, sementara koruptor hidup nyaman, apakah wajar rakyat diam?
Demonstrasi lahir bukan dari isi dompet sponsor, tetapi dari luka batin rakyat yang terus dipermainkan. Demonstrasi lahir karena adanya kesewenang-wenangan penguasa dalam menindas rakyat dengan kebijakan yang menjijikan.
Dengan menuduh ada yang membiayai demo, penguasa sedang melakukan pembunuhan karakter terhadap rakyatnya sendiri. Bahkan penguasa telah meredam derajat rakyatnya sendiri yang seolah-olah bisa dibeli dengan uang. Mereka ingin mengesankan bahwa rakyat tidak punya kesadaran politik, bahwa rakyat hanyalah pion yang bisa digerakkan oleh uang. Pandangan semacam ini merendahkan martabat masyarakat sekaligus menunjukkan betapa jauhnya jarak psikologis antara penguasa dan rakyat yang dipimpinnya.
Narasi sponsor demo yang dituduhkan penguasa merupakan tameng untuk menutupi kegagalan pemerintahan. Alih-alih membenahi kebijakan, mereka lebih sibuk membangun cerita konspirasi. Padahal rakyat melihat jelas betapa kebijakan dibuat bukan untuk kesejahteraan umum, tetapi untuk kepentingan segelintir elit dan golongannya saja. Disinilah bobroknya sistem pemerintahan itu, yang tidak berpihak, tidak transparan, dan penuh manipulasi.
Saya sebagai anak bangsa mengingatkan pemerintah bahwa semakin keras penguasa menuduh, maka semakin besar rasa tidak percaya masyarakat.Karena publik paham, tuduhan itu hanyalah cara murah untuk menghindari tanggung jawab. Jika pemerintah benar-benar yakin bahwa kebijakannya baik, mereka seharusnya mampu menjawab kritik dengan data, bukan dengan stigma. Tetapi karena data mereka rapuh, maka tuduhan sponsor adalah pelarian yang paling mudah.
Tuduhan demonstrasi dibiayai yang marak akhir-akhir ini berpotensi mematikan demokrasi. Demonstrasi adalah instrumen sah dalam negara demokrasi, wadah rakyat menyalurkan suara ketika mekanisme formal tidak lagi dipercaya. Jika setiap demo distigma sebagai gerakan bayaran, itu artinya pemerintah tidak mengakui hak rakyat untuk bersuara. Inilah jalan menuju otoritarianisme yang berbahaya.
Bobroknya sistem pemerintahan tidak bisa ditutupi dengan retorika. Fakta korupsi, kesenjangan sosial, pengangguran, ketidakadilan dalam pelayanan terhadap masyarakat yang semakin buruk adalah bukti nyata yang dirasakan rakyat setiap hari. Menyalahkan “aktor bayangan” tidak akan menghapus fakta itu. Justru, semakin pemerintah menutup mata, semakin kuat alasan rakyat untuk turun ke jalan.
Sejarah mencatat, pemerintah yang suka menuding rakyat sendiri akhirnya runtuh oleh kemarahan rakyat itu. Tidak ada rezim yang bisa bertahan hanya dengan propaganda. Kekuatan rakyat yang bersatu jauh lebih besar daripada segala bentuk intimidasi maupun manipulasi. Ketika rasa keadilan sudah terkoyak, rakyat bisa bergerak dengan caranya sendiri, tanpa perlu sponsor atau dalang.
Karena itu, jika penguasa ingin meredam demonstrasi, caranya bukan dengan tudingan murahan seperti saat ini, melainkan dengan perbaikan nyata. Berantas korupsi tanpa pandang bulu, segera sahkan undang-undang perampasan aset koruptor, hentikan kebijakan yang mencekik, dan hadirkan keadilan sosial. Tanpa langkah itu, setiap kali rakyat turun ke jalan, tudingan sponsor hanya akan terdengar sebagai lelucon pahit dari rezim yang kehilangan legitimasi.
Singkatnya, tuduhan bahwa demo dibiayai hanyalah alibi usang untuk menutupi bobroknya sistem pemerintahan. Rakyat tidak butuh uang untuk marah, cukup dengan rasa lapar, cukup dengan rasa dipermainkan, cukup dengan rasa dikhianati. Dan ketika rakyat sudah bersatu atas dasar penderitaan bersama, tidak ada kekuasaan yang bisa meredamnya, bahkan dengan sejuta tuduhan sekalipun.
*) Penulis : Ruwiyanto, S.Kom, MM (Mahasiswa Pascasarjana (S3) Program Studi Doktor Pendidikan Agama Islam Multikultural UNISMA).
*) Isi tulisan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis
