BACAMALANG.COM – Meski Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, Suwarjana pernah menyampaikan bahwa prosesi wisuda di tiap-tiap sekolah di Kota Malang bukanlah hal yang wajib diadakan dan diikuti oleh peserta didik. Namun keputusan tersebut diserahkan sepenuhnya kepada wali siswa dan komite sekolah. Sedang pihak sekolah sendiri tidak diperbolehkan untuk menjadi penyelenggara wisuda.
Terkait hal tersebut, ada laporan dari salah satu wali murid kelas 6 SDN Kauman 3 Kota Malang yang menyatakan, bahwa prosesi wisuda yang hukumnya tidak wajib terkesan menjadi wajib.
Pasalnya, biaya rangkaian prosesi kelulusan sudah ditarik di awal dan tidak dapat ditarik kembali walau wali murid yang bersangkutan memutuskan untuk tidak mengikuti wisuda.
Mr. X salah seorang wali murid yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan, bahwa awalnya paguyuban wali murid dan komite sekolah menjanjikan dana bisa ditarik kembali.
Namun janji tersebut tidak terlaksana. Pasalnya, anggaran yang digunakan seluruhnya menggunakan dana dari jumlah seluruh murid.
“Anak-anak kelas 6 di SDN Kauman 3 kan mau wisuda, biaya per siswa sekitar Rp 800.000. Jika ditotal seluruhnya mencapai hampir Rp 36 juta. Nah ini kan awalnya hanya wacana, siswa yang tidak jadi ikut dananya bisa ditarik lagi. Ternyata anggaran biaya sebesar itu, sudah termasuk jumlah semua murid, jadi tidak bisa ditarik lagi,” terangnya.
Sedang pengumuman bahwa dana yang sudah masuk tidak dapat ditarik kembali terkesan disampaikan mendadak. Selain itu, lanjut Mr. X, bahwa wali murid tidak mendapatkan laporan keuangan secara transparan.
“Dana yang sudah masuk, diumumkan secara mendadak jika dananya tidak bisa diambil kembali. Disamping itu, tidak ada nota, dan tidak ada laporan keuangan yang detail. Kami cuma dikasih file Excel yang tidak detail,” ungkapnya.
Mr. X juga menyampaikan, keresahan ini tidak hanya dirasakannya sendiri. Justru mayoritas wali murid yang ekonominya menengah ke bawah banyak yang mengeluhkan keputusan tersebut. Bahkan, dalam grup wali murid disebutkan terjadi perpecahan.
“Di grup wali murid ini sampai jadi keributan, jadi bahan olok-olokan karena memang banyak yang tidak kuat. Kecewa, kasihan, soalnya kan ini mau masuk SMP juga keluar uang lagi,” bebernya.
Sementara itu, dari keterangan Mr. X, pihak sekolah tidak ikut campur tangan dalam urusan ini, hanya saja keberpihakannya lebih condong kepada komite.
“Pihak sekolah sebenarnya baik, yang bikin kecewa itu paguyuban dan komite. Ini juga kan acaranya inisiatif komite. Untuk guru-guru, seperti biasanya mau tidak mau cenderung membela komite,” pungkasnya.
Pewarta : Rohim Alfarizi
Editor/Publisher: Aan Imam Marzuki
