BACAMALANG.COM – Tim Hukum Malang Jejeg menggelar expert meeting ata diskusi ahli para pakar dengan tema Problematika Hukum Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Lanjutan Tahun 2020 di Kabupaten Malang.
Diskusi ini menghadirkan narasumber Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dr M Ali Syafaat,SH MH, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Brawijaya, Dr. Wawan Sobari dan Moderator: Dr Susianto SH MH CLA di Hotel Gajahmada Graha Kota Malang, Kamis (30/7/2020).
Wawan Sobari menekankan tentang fenomena pembelahan politik di Pilkada.
“Intinya pembelahan politik dan politik petahana adalah hal yang tidak mudah dilawan,” tegasnya.
Wawan menambahkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Malang pembelahan politiknya lebih banyak kubu nasionalis dibanding partai berbasis partai Islam.
“Elitlah yg membentuk nilai-nilai politik di daerahnya, dan Inilah yang nanti menentukan warna dari Pilkada,” paparnya.
Wawan mengatakan, ada 224 petahana dari 270 daerah yg akan maju kembali dalam pilkada nanti. Sehingga peraturan tentang langkah-langkah petahana dalam kampanye adalah salah satu yang perlu diperhatikan lebih lanjut.
Sementara Ali Syafaat menuturkan, payung hukum untuk mengontrol petahana sebenarnya sudah banyak, termasuk UU pemerintahan daerah.
“Tapi masalahnya dari semua koridor hukum tersebut, ada yang tidak bisa mengontrol hal-hal tertentu,” ujarnya.
Ia memberi contoh pada momen pemberian bantuan, seorang kepala daerah yang juga petahana punya peran untuk mendampingi, yang membuatnya menjadi populis.
“UU lebih banyak memberi pembatasan hanya di sektor masa pemerintahan saja,” tandasnya.
Ketua tim hukum Malang Jejeg Susianto mengatakan, diskusi ini digelar untuk menyamakan persepsi para stakeholder menyambut Pilkada serentak lanjutan tahun 2020 di Kabupaten Malang.
Sementara bakal calon Bupati Malang dari jalur perseorangan, Heri Cahyono mengaku diskusi ini adalah langkah positif dalam mempersiapkan diri di Pilakda pada bulan Desember 2020 mendatang.
“Hukum itu bisa bersayap atau tidak, tergantung dari sudut pandangnya, semoga hasil diskusi ini nantinya bisa
mengubah oligarki yang ada, termasuk memanfaatkan orang hukum,” tandas Sam HC, sapaannya.
Diskusi ini juga menghadirkan sejumlah stakeholder seperti komisioner KPU Kabupaten Malang dan Bawaslu Kabupaten Malang. (ned/zuk)
