BACAMALANG.COM – Seluruh kader PDI Perjuangan diminta tetap menjaga komitmen untuk selalu dekat dengan rakyat kecil ditengah situasi politik yang masih begitu dinamis belakangan ini.
Hal itu disampaikan Sekretaris DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno usai menghadiri buka puasa bersama di DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Minggu (23/3/2025).
“Pokoknya kita semua tetap turun ke bawah, melayani masyarakat dalam bentuk secara pribadi, bisa secara institusi. Sebagai partai politik, tentu PDI Perjuangan adalah partai yang sangat dekat dengan rakyat kecil, yang penting kita tetap turun ke bawah,” kata Untari.
Ditambahkan Untari, kader partai berlambang banteng moncong putih harus selalu mengikuti situasi terkini dan isu-isu yang berkembang di masyarakat. Antara lain seperti penerapan kelas rawat inap standar (KRIS) ataupun sekolah rakyat.
“Buka bersama ini sekaligus kita bertemu untuk berdiskusi tentang situasi-situasi terkini dan isu-isu yang sedang beredar, dimana dari program program pemerintah yang bisa kita akses oleh teman-teman partai, yang bisa ikut sertalah dalam program itu. Misalkan terkait dengan KRIS, kemudian terkait dengan sekolah rakyat. Itu kan isu-isu yang sekarang sedang dibicarakan banyak orang dan sedang dipersiapkan supaya itu akan menjadi program untuk rakyat,” ucapnya.
Wanita berkacamata ini mengakui, meskipun partainya saat ini berada di luar pemerintahan, namun jika ada kebijakan ataupun program yang berafiliasi demi kepentingan rakyat, pihaknya tentu mendukung.
“Walaupun PDI Perjuangan diluar pemerintahan, tapi warga PDI Perjuangan warga negara Indonesia. Sehingga program-program pemerintahan yang kita luncurkan tentu saja PDI Perjuangan juga dibawah ini kita ikut serta,” beber Untari.
Khusus untuk penerapan KRIS, Untari bilang, pihaknya meminta agar ditunda dulu penerapannya sebelum ada kajian mendalam yang dilakukan.
“Kalau untuk KRIS ini, saya minta untuk ditunda dulu. Karena apa? Kasihan pasien-pasien. Sekarang ini, belum diterapkan KRIS, itu ngantrinya pasien seperti itu. Begitu diterapkan KRIS, ruangan itu dikurangi bednya, yang dulunya enam bisa jadi empat, maksimal satu ruangan itu cuma empat. Sehingga dengan begitu kan perlu nambah rumah sakit, rumah sakit negeri harus 60 persen melaksanakan KRIS, rumah sakit swasta itu 40 persen. Saya mendengar rumah sakit swasta ya menjerit, coba ini dikaji lagi,” tegasnya.
Sementara untuk program sekolah rakyat, Untari menyambut positif. Menurutnya, program itu selaras dengan partainya yang pro rakyat.
“Terkait sekolah rakyat sedang di prepare, saya kira itu satu hal yang positif, dan kalau anak-anak yang tidak mampu tapi pintar pemerintah mau menyekolahkan, ya itu tugasnya pemerintah, supaya keluarga tidak terkuras ekonominya untuk kepentingan anak,” pungkasnya.
Pewarta : Dhimas Fikri
Editor/Publisher : Rahmat Mashudi Prayoga
