BACAMALANG.COM – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menginginkan agar pembangunan Alun-Alun Kabupaten Malang dikembalikan sesuai rencana awal di area belakang Pendopo, bukan di sisi Selatan Stadion Kanjuruhan.
Bappeda beralasan jika pembangunan Alun-Alun tetap dilakukan di dekat Stadion Kanjuruhan, nantinya akan mempengaruhi fungsi stadion itu sendiri.
Hal itu kemudian memantik reaksi dari Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang. Fraksi Banteng tidak sepakat dengan alibi Bappeda itu.
“Alasan Bappeda karena akan merubah fungsi stadion itukan debatable, karena itukan (pembangunan Alun-Alun, red) tidak merubah fungsi stadion. Kalau kita membongkar stadion untuk Alun-Alun, baru itu namanya merubah fungsi dan tidak boleh,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Qodir, Rabu (15/6/2026).
Fraksi PDI Perjuangan pun meminta kepada Bappeda agar tidak terburu-buru dalam mengambil kebijakan untuk mengembalikan pembangunan Alun-Alun ke lokasi sesuai rencana awal. Apalagi, Bupati Malang HM Sanusi sudah mewacanakan dan memberikan lampu hijau pembangunan Alun-Alun dilaksanakan di sisi Selatan Stadion Kanjuruhan.
“Bappeda jangan terburu-buru mengambil sikap. Justru kalau dibangun di situ (sisi Selatan Stadion Kanjuruhan, red) akan menopang ruang terbuka hijau stadion. Sedangkan kalau pembangunan itu dikembalikan lagi ke belakang Pendopo, itu kebijakan yang kurang solutif,” tegas Abdul Qodir.
Pria yang akrab disapa Adeng ini bilang, akan sangat disayangkan apabila pembangunan Alun-Alun dipaksakan di belakang Pendopo, kemudian mengorbankan fasilitas lain seperti Islamic Center, maka hal itu justru merugikan.
“Jika kajian Bappeda justru menghilangkan fungsi Islamic Center maka sangat disayangkan. Menurut saya, yang sudah diwacanakan Bupati terkait penunjukan lokasi itu saja yang didalami. Jadi tidak merubah fungsi aset yang ada,” tuturnya.
Lebih jauh, Adeng bilang, bila pembangunan Alun-Alun dilaksanakan di belakang Pendopo, maka anggaran yang diperlukan akan jauh lebih besar dibanding di sisi Selatan Stadion Kanjuruhan. Untuk pembebasan lahan saja, dibutuhkan anggaran lebih dari Rp300 miliar.
“Kalau di belakang Pendopo murni semua harus pembebasan lahan. Bahkan sudah dilakukan negosiasi sebanyak 3 kali dengan para pemilik lahan di sana, tapi harganya tidak ketemu. Ada perbedaan appraisal dengan pemilik lahan. Kalau di situ, untuk pembebasan lahan saja butuh Rp300 miliar, sehingga saran saya Bappeda dalam melaksanakan kajian harus solutif, independen, tidak terpengaruh pada tekanan pihak atau kelompok yang berkepentingan. Apalagi kalau sampai membongkar bangunan Islamic Center, apalagi pembangunan Islamic Center tersebut berangkat dari perencanaan dari Bappeda juga, ironis juga jadinya,” pungkasnya.
Pewarta : Dhimas Fikri
Editor/Publisher : Rahmat Mashudi Prayoga
