BACAMALANG.COM – Bisa dibayangkan jika informasi bohong (hoaks) justru lebih mematikan daripada virus itu sendiri. Di era digital, fenomena infodemik—ledakan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan—kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya arus disinformasi di media sosial, terutama terkait isu kesehatan, kebijakan publik, dan teknologi.
Situasi ini mengingatkan pada masa pandemi Covid-19, ketika banjir hoaks memicu resistensi publik terhadap berbagai program pemerintah. Fenomena tersebut menjadi fokus riset Nasrullah, M.Si., Ph.D., dosen Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), yang mengantarkannya meraih gelar doktor di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), Malaysia.
Melalui disertasinya, Nasrullah meneliti model komunikasi publik pemerintah melalui media sosial atau Government Social Media (GSM) dalam memitigasi infodemik. Penelitiannya menyoroti bagaimana hoaks seputar vaksinasi mampu membentuk persepsi keliru, memicu penolakan, serta melemahkan efektivitas program kesehatan nasional.
“Riset saya berfokus pada resistensi publik terhadap program vaksinasi akibat hoaks di media sosial. Di era digital, infodemik sama bahayanya dengan pandemi itu sendiri,” ujar Nasrullah, Selasa (10/2/2026).
Ia menegaskan bahwa pengendalian arus disinformasi tidak bisa dilakukan secara sporadis, melainkan harus dipimpin oleh otoritas yang memiliki legitimasi dalam komunikasi publik. Dalam temuannya, ia mengidentifikasi lebih dari 8.000 hoaks terkait vaksin yang beredar dengan pola dan sumber yang beragam. Narasi tersebut tidak hanya berupa klaim medis palsu, tetapi juga teori konspirasi dan potongan informasi yang dipelintir sehingga tampak meyakinkan.
“Hoaks vaksin diproduksi dengan berbagai pola. Ada yang menggunakan bahasa ilmiah semu, ada pula yang memanfaatkan emosi dan ketakutan publik,” jelasnya.
Ia juga menemukan bahwa polarisasi politik turut mempercepat penyebaran disinformasi. Pada masa pandemi, perbedaan afiliasi politik membuat pesan kesehatan publik kerap ditafsirkan secara partisan dan memicu penolakan berbasis identitas kelompok.
“Kala itu stigma ‘cebong’ dan ‘kampret’ masih sangat kuat. Kelompok pro dan kontra kebijakan membaca isu vaksin bukan lagi sebagai isu kesehatan, melainkan isu politik,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat komunikasi pemerintah tidak berjalan optimal karena harus menghadapi banjir hoaks dan narasi tandingan yang masif.
Selain faktor politik, Nasrullah menilai rendahnya tingkat literasi informasi masyarakat menjadi tantangan utama. Kemampuan memilah dan memverifikasi informasi yang belum merata membuat publik rentan terpapar konten menyesatkan, termasuk pada berbagai isu viral di ruang digital.
Sebagai rekomendasi, ia merumuskan standar mitigasi komunikasi krisis bagi pemerintah, baik secara preventif maupun reaktif. Pendekatan preventif dilakukan dengan membangun ekosistem informasi positif, sementara pendekatan reaktif dijalankan melalui respons cepat saat hoaks muncul.
“Saya menyebutnya model kultivasi ekosistem positif dan strategi pemadam kebakaran (firefighter strategy). Pemerintah harus memiliki sistem deteksi dini dan respons cepat agar hoaks tidak terlanjur dipercaya publik,” terangnya.
Meski pandemi telah mereda, ia menilai kesiapan Government Social Media tetap mendesak karena gelombang disinformasi dapat muncul sewaktu-waktu, termasuk pada isu kebijakan baru, kesehatan, dan teknologi.
“Infodemik tidak pernah benar-benar selesai. Bentuknya saja yang berubah. Karena itu, kesiapan komunikasi digital pemerintah harus berkelanjutan,” tegasnya.
Mantan Kabag Humas UMM ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi multipihak, termasuk dengan lembaga pemeriksa fakta seperti Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), untuk memperkuat literasi digital publik. Menurutnya, pengelolaan informasi harus ditempatkan setara pentingnya dengan penanganan medis dalam menghadapi krisis global.
“Keberhasilan kebijakan publik sangat ditentukan oleh kepercayaan dan pemahaman masyarakat. Tanpa komunikasi yang kuat, kebijakan terbaik pun bisa ditolak,” pungkasnya.
Pewarta: Rohim Alfarizi
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
