BACAMALANG.COM – Bupati Malang HM Sanusi menonaktifkan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang drg Wiyanto Wijoyo gegara tunggakan iuran BPJS Kesehatan untuk membiayai peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) di Kabupaten Malang sebesar Rp 80 miliar.
Menanggapi hal tersebut, drg Wiyanto Wijoyo mensomasi Bupati Sanusi meminta mencabut Surat Keputusan (SK) pencopotan dirinya. Hal tersebut dikarenakan khawatir dituntut hukum membayar tunggakan BPJS.
“Hal ini karena di dalam SK pencopotan itu, ada pasal yang menyebutkan bahwa, ada konsekuensi hukum di kemudian hari yang ditujukan kepada saya. Sehingga ditakutkan, ada tuntutan pengembalian kerugian uang negara suatu hari nanti atas apa yang telah terjadi,” tuturnya kepada media.
Dikatakannya, dirinya menilai ada yang perlu diklirkan. Karena takutnya kalau tidak diklirkan, nanti ada tuntutan hukum kerugian negara dan lain-lain.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Malang menanggung utang ke BPJS kesehatan sekitar sebesar Rp 87 miliar. Utang itu bermula UHC (Universal Health Coverage) yang mengharuskan 95 persen dari jumlah penduduk sekitar 2 juta lebih tercover BPJS.
Saat itu masih 75 persen, akhirnya 450.000 orang dimasukkan untuk memenuhi target 95 persen, yang akhirnya terjadi pembengkakan dan memiliki utang ke BPJS.
Setelah berjalan 3 bulan Pemkab Malang memiliki utang Rp 87 miliar, sedangkan anggaran yang disiapkan hanya Rp 80 miliar.
Hingga akhirnya berdasarkan hal tersebut Wiyanto diberhentikan. Ia berdalih Dinkes hanya pelaksana meskipun ada pelanggaran disiplin kinerja yang menjadi alasan pemberhentian.
Maka dengan itu, Wiyanto meminta untuk pasal yang ditujukan kepada dirinya tersebut dihapuskan.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor/Publisher: Aan Imam Marzuki
