BACAMALANG.COM – Meningkatnya dugaan kasus pemerasan menjelang Hari Raya Idulfitri menjadi perhatian serius bagi masyarakat. Praktik tersebut diduga melibatkan oknum yang mengatasnamakan jurnalis, LSM, hingga aparat penegak hukum di berbagai tingkatan, baik di tingkat Polsek maupun Polres.
Menanggapi hal tersebut, Agus Subyantoro, S.H., Wakil Ketua I DPC PERADI Kepanjen sekaligus Kepala BBHAR Kabupaten Malang, mengimbau masyarakat agar lebih waspada dan tidak takut menghadapi praktik pemerasan.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami hak-haknya serta berani melaporkan apabila menjadi korban pemerasan.
“Penting bagi masyarakat untuk memahami hak-hak mereka dan tidak ragu melaporkan kasus pemerasan kepada pihak berwajib. Masyarakat juga harus memiliki keberanian untuk menyampaikan kejadian tersebut kepada rekan media. Apabila dugaan pemerasannya kuat, bisa juga disampaikan melalui media sosial agar mendapat perhatian luas. Jika sudah viral, biasanya penanganannya bisa lebih cepat,” tegasnya.
Ia menilai, masyarakat dengan literasi hukum yang rendah sering menjadi sasaran empuk para pelaku. Karena itu, edukasi dan pemahaman hukum dinilai sangat penting agar masyarakat tidak mudah diperdaya.
Selain itu, Agus juga menyoroti adanya dugaan kesewenang-wenangan yang kerap menyasar masyarakat kecil, khususnya pelaku industri rumah tangga. Dalam beberapa kasus, bahkan diduga terjadi kerja sama antara oknum LSM, wartawan, dan aparat tertentu untuk melakukan praktik pemerasan.
Menurutnya, sejumlah faktor yang memicu terjadinya tindakan tersebut antara lain tekanan kebutuhan ekonomi, rendahnya literasi hukum masyarakat, lemahnya pengawasan dari institusi yang menaungi oknum-oknum tersebut, serta adanya pembiaran terhadap dugaan praktik pemerasan.
Beberapa contoh kasus yang sempat ramai diberitakan di media sosial antara lain dugaan operasi tangkap lepas oleh oknum anggota reskrim terhadap penjual rokok tanpa pita cukai, penangkapan pelaku judi kartu maupun judi online di wilayah hukum tertentu, hingga penindakan terhadap pedagang sembako kecil di kampung dengan alasan repacking gula pasir.
Selain itu, terdapat pula kasus penyitaan bahan baku kue dari salah satu toko di Kepanjen dengan alasan repacking, penangkapan penjual kerupuk karena dianggap tidak memiliki izin, serta penindakan terhadap pengusaha ice tube dengan alasan serupa.
Menjelang Lebaran, kata Agus, modus yang kerap digunakan adalah dengan dalih “operasi pasar” atau “stabilitas harga sembako” yang kemudian berujung pada dugaan pemerasan.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, masyarakat diimbau agar selalu melakukan verifikasi identitas kepada pihak yang datang melakukan pemeriksaan. Masyarakat juga berhak meminta identitas resmi seperti KTP, kartu anggota, atau kartu nama untuk didokumentasikan.
Selain itu, masyarakat juga dapat meminta surat tugas, surat perintah penangkapan, maupun surat perintah penahanan apabila ada tindakan penegakan hukum. Ia menegaskan agar masyarakat tidak memberikan uang kepada pihak yang melakukan ancaman atau pemerasan, serta segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
