BACAMALANG.COM – Empat tahun telah berlalu sejak Tragedi Kanjuruhan pada 1 Oktober 2022 yang menewaskan 135 orang. Namun, persoalan keadilan dan akuntabilitas atas tragedi tersebut hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah dalam perjalanan sepak bola Indonesia.
Di tengah proses yang belum sepenuhnya tuntas, solidaritas suporter justru terus hidup. Berbagai bentuk penghormatan terhadap korban Kanjuruhan masih terlihat di sejumlah stadion, menjadi pengingat bahwa duka tersebut belum sepenuhnya berakhir.
Pengamat sepak bola nasional Narendra Wicaksono mengatakan, refleksi empat tahun Kanjuruhan dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, solidaritas antarsuporter semakin terjaga. Namun di sisi lain, menurutnya, masih terdapat persoalan terkait pengakuan dan pertanggungjawaban negara.
“Setiap Arema FC bertanding, banner-banner Kanjuruhan masih dibentangkan oleh suporter lintas klub. Kanal media alternatif sepak bola nasional juga membangun kebiasaan tidak mencantumkan nama Arema FC pada pamflet hasil pertandingan sebagai bentuk empati,” kata Narendra.
Menurut dia, persoalan lain berada pada ranah hukum. Hingga memasuki tahun keempat, belum terdapat pengakuan negara bahwa Tragedi Kanjuruhan merupakan pelanggaran HAM berat.
Narendra menilai, tanpa adanya pengakuan tersebut, proses hukum dikhawatirkan belum sepenuhnya menjangkau persoalan mengenai rantai komando maupun tanggung jawab struktural dalam tragedi tersebut.
Di sisi lain, terdapat perkembangan dalam regulasi teknis pertandingan. Memasuki musim 2026/2027, aturan yang memberikan kewenangan kepada wasit untuk menghentikan pertandingan apabila terjadi tindakan rasisme mulai diberlakukan dalam kompetisi nasional.
Namun, Narendra menyoroti masih adanya penggunaan gas air mata dalam pengamanan pertandingan. Salah satu peristiwa yang disebutnya terjadi pada laga playoff promosi Pegadaian Championship 2025/2026 antara Persipura Jayapura dan Adhyaksa FC Banten di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Jumat (8/5/2026).
Bagi penyintas dan pegiat advokasi Kanjuruhan, konsistensi dalam menyuarakan persoalan juga bukan perkara mudah. Berbagai stigma disebut masih muncul terhadap mereka yang terus mengawal isu tersebut, mulai dari tudingan mencari perhatian hingga dianggap memiliki kepentingan tertentu.
Persoalan lain yang turut terasa setelah tragedi adalah semakin ketatnya regulasi dan pemeriksaan penonton di stadion. Kondisi tersebut dinilai turut mengubah atmosfer pertandingan sepak bola di Indonesia.
Narendra membandingkan pengalaman menyaksikan pertandingan di sejumlah negara Asia Tenggara, termasuk Liga Thailand di Chonburi dan Merdeka Cup di Kuala Lumpur. Menurutnya, sistem pengamanan stadion di Indonesia kini terasa jauh lebih ketat dibandingkan sebelum Tragedi Kanjuruhan.
Belajar dari Tragedi Hillsborough
Narendra kemudian mendorong pemerintah Indonesia untuk melihat penanganan Tragedi Hillsborough di Inggris sebagai salah satu pembelajaran dalam mengungkap tragedi sepak bola.
Tragedi Hillsborough terjadi pada 1989 dan menewaskan 97 suporter Liverpool. Perjalanan panjang pengungkapan tragedi tersebut kemudian menghasilkan temuan yang mengubah narasi awal mengenai penyebab bencana.
“Saya ingin negara mencontoh apa yang dilakukan Inggris atas Tragedi Hillsborough. Pengungkapan fakta pada 2012 membuktikan narasi polisi yang menyalahkan suporter Liverpool karena mabuk atau tidak bertiket adalah keliru. Kemudian ada permintaan maaf Perdana Menteri dan putusan unlawful killing pada 2016,” ujarnya, Rabu (30/9/2026).
Menurut Narendra, Inggris kemudian memperkenalkan Public Office Accountability Bill, yang dikenal sebagai Hillsborough Law, sebagai bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas pejabat publik dalam proses investigasi.
Bagi Narendra, pengalaman Hillsborough menunjukkan bahwa pengungkapan fakta dan pertanggungjawaban membutuhkan proses panjang, tetapi tetap perlu dikawal.
“Pesan yang harus dijaga hingga kini adalah jangan lelah bersuara untuk Kanjuruhan,” pungkasnya.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
