BACAMALANG.COM – Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu RI Totok Hariyono mengajak seluruh pimpinan KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk ‘duduk bareng’ melakukan gelar administrasi bersama dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi administrasi partai politik bakal calon peserta Pemilu 2024. Pasalnya, kata dia, Bawaslu periode ini mengutamakan pencegahan daripada penindakan.
“Di era ini, Bawaslu RI mengubah paradigma kelembagaan, bukan penindakan tetapi pencegahan,” cetusnya di hadapan ribuan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam Rapat Koordinasi yang digelar KPU RI, di Jakarta, belum lama ini.
Totok menjelaskan fokus tugas Bawaslu menurut Undang-undang yakni melakukan pencegahan, pengawasan, mengawasi pelaksanaan peraturan PKPU. Bawaslu hadir untuk mengingatkan KPU terhadap kelalaian atau ketidakcermatan KPU dalam menyelenggarakan tahapan dan teknis Pemilu 2024.
Dia mencontohkan seperti dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik (parpol) yang saat ini tengah dilaksanakan. “Kawan KPU sepertinya ini belum diberi tanda peringatan deh, tolong verifikasi yang ini ada yang terlewat. Nah kita datang mengingatkan bukan untuk mencari kesalahan,” ungkap mantan anggota KPUD Malang itu.
Totok menegaskan Bawaslu itu mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU (PKPU), sehingga sejak dari norma antara Bawaslu- KPU berusaha menutup celah perbedaan. Dia juga berharap Perbawaslu dan PKPU bisa berjalan secara beriringan.
Dalam proses verifikasi administrasi, lanjut Totok, ada potensi pelanggaran administrasi serta potensi pelanggaran sengketa. Maka dari itu sejak awal dia mendesak KPU-Bawaslu ‘duduk bersama’ untuk melaksanakan serta mengawasi verifikasi administrasi.
“Contoh kalau ada kesalahan administrasi misal soal ijazah, setelah norma kita lalui dan waktunya mendesak, kalau butuh ‘leges’ tidak perlu kemana-mana karena waktunya tidak cukup, Bawaslu memberikan catatan di notaris saja. Itu sudah cukup,” papar mantan aktifis mahasiswa itu.
Totok juga berharap di Bawaslu dalam semua tingkatan tidak ada permohonan sengketa/aduan pelanggaran, namun Pemilu 2024 bisa sukses dan berkeadilan atas kerja-kerja KPU dan Bawaslu dalam mencegah serta mengawasi. Dia mengungkapkan pengawas pemilu mempunyai buku saku pencegahan.
“Pengawas pemilu punya catatan-catatan detail pengawasan, seperti melakukan komunikasi aktif ke penyelenggaran pemilu, peserta pemilu dalam rangka mengawasi dan mencegah,” pungkasnya. (*/had)
