BACAMALANG.COM – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang menuai sorotan dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Organisasi mahasiswa tersebut menemukan sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasi meski belum mengantongi izin lengkap. Bahkan, beberapa di antaranya masih menggunakan dapur rumah tangga dengan menu yang dinilai belum memenuhi standar gizi.
Berdasarkan riset internal Bidang Politik, Media, dan Propaganda DPC GMNI Kabupaten Malang, ditemukan sejumlah persoalan mendasar dalam pelaksanaan program tersebut. Mulai dari bangunan dapur yang belum memenuhi standar, perizinan operasional yang belum lengkap, hingga kualitas menu yang disajikan kepada penerima manfaat.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Malang, Muhammad Ulil Albab, menegaskan bahwa program MBG tidak boleh dijalankan secara serampangan. Ia menyebut temuan di lapangan menunjukkan adanya dapur yang beroperasi tanpa izin serta penyajian menu yang kurang layak.
“Ketika dapur tidak layak, menu tidak sesuai, dan izin belum terpenuhi, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keberlangsungan program, tetapi juga kesehatan masyarakat,” ujarnya.
GMNI menilai kondisi tersebut mencerminkan adanya kesenjangan antara perencanaan kebijakan dengan implementasi di lapangan. Program yang dirancang dengan standar tinggi dinilai justru dijalankan dengan berbagai kompromi.
Selain itu, GMNI juga menyoroti kecenderungan pelaksanaan program yang lebih berorientasi pada kuantitas dibandingkan kualitas. Padahal, dalam program yang berkaitan dengan gizi dan kesehatan, kualitas layanan seharusnya menjadi prioritas utama.
Atas temuan tersebut, GMNI mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Seluruh SPPG yang belum memenuhi standar diminta untuk ditindaklanjuti, bahkan dihentikan sementara hingga seluruh persyaratan terpenuhi.
GMNI menegaskan bahwa keberhasilan program publik tidak hanya ditentukan oleh perencanaan, tetapi juga konsistensi dalam pelaksanaan dan pengawasan. Kasus SPPG di Kabupaten Malang, menurut mereka, menjadi peringatan bahwa tanpa komitmen terhadap standar, program strategis berisiko kehilangan tujuan utamanya.
Pewarta: Hadi Triswanto
Editor: Rahmat Mashudi Prayoga
